Pertemuan kelompok kerja advokasi kampung KB melalui pengintegrasian kemitraan dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kampung kb di Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kamis (5/12/2019).
Kegiatan dibuka oleh Plt Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel, Ramlan dan dihadiri 65 peserta terdiri atas OPD Provinsi Kalsel, OPD Kampung KB Kabupaten/Kota dan lainnya.
Ramlan mengatakan, UU No. 52 Tahun 2009 mengamanatkan, BKKBN memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan penduduk yang diimplementasikan dalam bentuk program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Tugas dan fungsi BKKBN tidak hanya menyelenggarakan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR), namun juga melaksanakan kewenangan terkait dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta Pembangunan Keluarga.
Menurutnya, Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo, terutama sebagai bentuk intervensi program KB yang manfaatnya secara langsung diterima oleh masyarakat.
Dalam program tersebut Kampung KB mendukung pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
“Oleh karena itu Kampung KB diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui berbagai pelatihan-pelatihan usaha dan pendidikan serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat untuk mendorong kesejahteraan di desa,” ujarnya.
Untuk itu dengan adanya kampung KB akan ada pembangunan infrastruktur di desa. Dana desa pun bisa menunjang pembangunan kampung KB.
“Sejak diresmikan pertama kali oleh Presiden Jokowi pada 14 Januari 2016, jumlah kampung KB saat ini berjumlah 15 ribu lebih dan 304 diantaranya ada di Kalsel,” ungkapnya.
Tergetnya tahun depan jumlah tersebut terus meningkat seiring masih adanya desa terpencil di Kalsel.
Sementara itu, Plt Kepala Bidang Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi (ADPIN) Perwakilan BKKBN Kalsel, Sopyan mengatakan pemerintah Provinsi kalsel memiliki visi Kalsel Mapan, Mandiri, dan terdepan, lebih sejahtera dan berkeadilan, berdikari serta berdaya saing.
“Visi yang akan dicapai adalah bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM dengan menitik beratkan kepada kesehatan, pendidikan dan sosial, budaya dan agama berdasarkan kepada ilmu pengetahuan” katanya.
Pokok kegiatan advokasi adalah untuk meningkatkan, mengintegrasian dengan pemangku kepentingan daerah dalam mendukung terlaksanannya program kampung KB di Provinsi Kalsel.
Diharapkan peserta kegiatan dapat memberikan sumbangsih dalam mengevaluasi sejauh mana pengembangan kampung KB yang telah dilaksanakan setiap tahunnya yang telah dicanangkan pada tahun 2016 sampai 2019,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
