Dalam rangka mewujudkan Kalimantan Selatan menjadi Kota Layak Anak (KLA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalsel menyelenggarakan Bimbingan Teknis Gugus Tugas KLA dengan Analisis Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di salah satu hotel berbintang, Banjarbaru, Jumat (29/11/2019).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana dan dihadiri 102 peserta.
Dalam sambutannya, Hanifah mengatakan peran gugus tugas kabupaten/kota layak anak yang telah terbentuk, hendaknya terus menjadi garda terdepan dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut di Kalimantan Selatan, sehingga mampu mewujudkan kabupaten/kota layak anak.
“Kabupaten/kota layak anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program di kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” kata Hanifah
Hanifah mengharapkan pertemuan tersebut dapat betul-betul memetakan dan menguatkan peran strategis gugus tugas KLA serta menyusun rencana aksi daerah KLA di provinsi dan kabupaten/kota.
“Tahun 2019, kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan sudah memperoleh penghargaan kabupaten/kota layak anak,” ungkap Hanifah
Akan tetapi, lanjut Hanifah, terdapat lima kabupaten yang masih memperoleh predikat pratama yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
“Untuk Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara yang sudah mendapat predikat madya, saya harap prestasi ini akan selalu ditingkatkan sampai akhirnya menjadi kabupaten/kota yang betul-betul layak anak,” harapnya
Sementara itu, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan DPPPA Kalsel, Rahmawaty mengatakan tujuan kegiatan adalah untuk melakukan pemetaan dan menguatkan peran strategis gugus tugas KLA dalam mendorong pelaksanaan KLA serta menyusun rencana aksi daerah KLA di provinsi dan kabupaten/kota.
“Hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya Bimtek ini adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dan menguatkan komitmen serta peran strategis gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dalam mendorong pelaksanaan KLA serta tersusunnya rencana aksi daerah gugus tugas KLA di Provinsi dan Kabupaten/Kota,” pungkas Hanifah. MC Kalsel/scw
