Dalam rangka untuk meningkatkan Pengarusutamaan Gender perlu adanya dukungan semua lini dari unsur Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Tokoh agama, dan unsur Media.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah usai kegiatan Bimtek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Tingkat Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin (25/11/2019).
Menurutnya, Isu Gender sebagai cross cutting issues telah menjadi isu prioritas di semua bidang pembangunan, hal ini sejalan dengan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutmaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mana dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) harus terintegrasi di dalam semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ada disemua pemerintah daerah.
Meskipun dasar hukum dan penghargaan sudah kita miliki tetap saja kita harus bersiap dan bergerak karena hasil yang dicapai saat ini masih belum optimal dan harus kita respon dengan perbaikan dan percepatan.
“Dengan adanya bimtek ini, kita akan Iebih memahami dan mengerti tentang PUG dan PPRG pada tatanan koseptual, aktualisasi, dan perkembangan terbarunya serta mendorong komitmen pimpinan dalam melaksanakan PUG melalui PPRG yang telah dilaksanakan bersama oleh Tim Driver dan tim Pokja di Provinsi Kalimantan Selatan dalam aksi nyata,” ungkapnya.
Sementara itu ada beberapa aspek yang harus dibenahi untuk memperbaiki pelaksanaan PUG di Kalimantan Selatan, diantaranya adalah Kompetensi perencanaan pada SDM pelaksana PPRG di sebagian besar SKPD masih kurang memadai. “Terbatasnya pemahaman dan keterampilan, serta belum semua pimpinan dan staf instansi pemerintah mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang PUG, sehingga penyusunan ARG hanya diserahkan kepada staf pelaksana,” terangnya.
Kurangnya Data terpilah dan terbatas, yang mana pendataan secara terpilah belum juga menjadi mekanisme yang terintegrasi di dalam pendataan daerah serta Kerjasama tim penggerak PPRG yang masih harus lebih ditingkatkan Iagi.
“Untuk itu keterampilan dan kapasitas SDM khususnya jajaran Organisasi Perangkat Daerah penggerak PPRG di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi bagian penting untuk disiapkan dalam rangka advokasi percepatan PUG melalui mekanisme Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG),” jelasnya.
Jadi apabila adanya pemahaman dan kemampuan yang terintegrasi dari SDM pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan, maka impelmentasi program juga akan memperkuat kualitas output dari program-proram lintas sektor.
“Upaya konkrit dalam mengimplementasikan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG dan memperkuat kualitas program responsif gender di daerah, maka perlunya peningkatan SDM tim penggerak PUG dalam berkoordinasi dan melaksanakan kegiatan dan memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta dapat diukur,” harapnya.
Dikesempatan yang sama, Ratna Susianawati, selaku Staf Ahli Menteri PPA Bidang komunikasi dan pembangunan mengatakan pada tahun 2011 pemerintah mencoba membuat strategi percepatan pelaksanaan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yg disingkat PPRG, baik di pusat maupun daerah.
Jadi peran sinergis antara pemerintah dan swastavdan Perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pembangunan yang berkeadilan dan setara.
“Melalui kegiatan ini adalah bentuk sinergitas/kolaborasi dari multisektor sesuai dengan tusinya masing-masing, dukungan yang luar biasa dari Dinas PPPA Provinsi, yang mana kita ketahui Provinsi Kaslel ini pada tahun 2018 telah memperoleh penghargaan APE yaitu klasifikasi utama,” tuturnya.
Menurutnya APE ini setiap dua tahun sekali di evaluasi, untuk meningkatkan klasifikasi dari utama ke mentor ini sudah seharus melakukan inovasi, terobasan sampai dilevel mana perubahan yang dilakukan dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
“Ia berharap kepada peserta Bimtek ini dapat berperan aktif dan mengikuti acara Bimtek ini sampai selesai, sehingga dapat menerapkan, mengimplementasi diunit kerjanya masing-masing,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
