Sehubungan dengan aksi demonstrasi mahasiswa “Karhutla Merajalela, Rakyat Menderita” di kantor Sekretariat Daerah Kalsel, Selasa (24/9/2019), Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menginstruksikan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat menindaklanjuti 5 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Lima tuntutan tersebut yakni meminta Pemprov Kalsel bertindak serius dalam menangani Karhutla, menuntut pengawasan secara berkala serta pencegahan Karhutla agar tidak menjadi event tahunan, menuntut penyediaan tenaga medis serta obat-obatan di daerah yang terkena dampak Karhutla Kalsel, menindak tegas dan mengusut tuntas para pelaku pembakar hutan dan lahan sesuai UU yang berlaku serta menuntut pemberian santunan kepada masyarakat yang terkena dampak Karhutla.
Untuk menjawab tuntutan tersebut, Pemprov Kalsel menunjuk sejumlah SKPD yakni Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Informatika dan Provinsi, Biro Humas, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Untuk penyediaan tenaga medis serta obat-obatan, Dinkes Kalsel menyediakan berbagai fasilitas kesehatan serta obat-obatan gratis untuk masyarakat yang terkena dampak Karhutla, membentuk 2 tim Satgas krisis yang masing-masing memiliki 15 anggota, membagikan 270.000 pcs masker melalui KNPI dan mahasiswa, menyediakan 2 unit ambulance oksigen pada titik-titik rawan kabut asap, menyiapkan 4 rumah oksigen dengan kapasitas 4 bed/tempat di Bapelkes, BKOM (Km 22), Krisis Center daerah bandara serta di Dinas Kesehatan yang diprioritaskan untuk bayi dan ibu hamil.
Dinkes Kalsel juga akan membentuk krisis kegawatdaruratan dan telah melakukan pemeriksaan berkala melalui Puskesmas dengan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga (PISPK) atau Keluarga Sehat (KS), disamping mensiapsiagakan seluruh fasililtas kesehatan yang dimiliki.
Kemudian, Dinkes berupaya melakukan pencegahan dengan dengan memberi makanan tambahan dan makanan pendamping ASI untuk ibu hamil dan balita sebanyak 2 ton, yang sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 0,5 ton.
Selain menyediakan tenaga medis dan obat-obatan, Pemprov Kalsel juga memberikan bantuan berupa tenda, selimut, sembako melalui Dinsos dan BPBD yang didistribusikan ke kab/kota. Selain itu, Dinsos juga menyelenggarakan dapur umum untuk masyarakat yang terkena dampak Karhutla.
Dalam penanganan Karhutla, Dinsos turut menyediakan peralatan berupa 3 mobil tangki air, 1 mobil rescue dilengkapi dengan selang air, 1 mesin air portable dengan selang 30M, 1 buah speedboat serta tenda dan masker. Selain itu juga disediakan 41 orang pekerja sosial profesional, 657 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), menyiapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan 152 personel se-Kalsel, menyiapakan Karang Taruna kab/kota sebanyak 1294 personel untuk mendampingi keluarga penerima manfaat serta menyiapkan 91 penyuluh sosial.
Untuk pengawasan secara berkala serta pencegahan kebakaran lahan gambut, Pemprov Kalsel berupaya untuk melakukan penanggulangan secara permanen kebakaran lahan gambut di sekitar bandara, menanggulangi Karhutla pasca panen serta mengawai pembukaan kebun baik yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan
Selain itu, sebagai bentuk tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, Pemprov Kalsel menyerahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) untuk dapat mengusut tuntas kasus Karhutla. MC Kalsel/
