Sehubungan dengan aksi demonstrasi mahasiswa “Karhutla Merajalela, Rakyat Menderita” di kantor Sekretariat Daerah Kalsel, Selasa (24/9/2019), Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menginstruksikan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat menindaklanjuti 5 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
SKPD yang dilibatkan yakni Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Informatika dan Provinsi, Biro Humas, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Pemprov Kalsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggerakkan 80 Damkar dengan 5 personel di setiap Damkar untuk melakukan pemadaman serta pembasahan, 6 water bombing dan patroli 2 pesawat dengan kontrak terbang 100jam/pesawat, menempatkan Satgas Karhutla di setiap kabupaten serta menggerakkan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Selain itu, BPBD juga berupaya melakukan pencegahan melalui pemetaan 100 titik lokasi terindikasi rawan Karhutla dengan menempatkan 15 orang personel terdiri dari 5 TNI, 2 Polri, 7 masyarakat serta 1 pegawai BPBD di tiap kab/kota yang bekerja mulai tanggal 1 September-31 Oktober 2019.
Sampai dengan 24 September 2019, BPBD Kalsel telah menangani Karhutla seluas 1780 Ha dengan diperkuat 40 personel dan peralatan berupa 2 tangki dan 10 mesin air portable. Sedangkan untuk BPBD kabupaten/kota se-Kalsel diperkuat 910 Damkar dengan 1619 personel.
Tidak hanya BPBD, dalam penanganan Karhutla, Dishut Kalsel juga turut menggerakkan 110 pegawai serta anggota Brigda untuk melakukan pemadaman dengan peralatan yang dimiliki, memiliki regu Karhutla beranggotakan 20 orang di tiap Kesatuan Pengelolaan Hutan, Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Tahura, memiliki 10 kelompok MMP dan 118 kelompok MPA yang nantinya akan dibentuk disetiap desa sebagai tindak lanjut, serta dibantu regu Damkar pemilik izin usaha di bidang kehutanan (HPH/HTI).
Sebagai bagian yang terlibat langsung dalam penanganan Karhutla, Satpol PP dan Damkar Kalsel terus berupaya melakukan patroli pemadaman dan pemadaman mandiri menggunakan pompa panggung dan selang 200m, bergabung dengan Satgas Karhutla, mengerahkan 60 personel termasuk perawat dan rescue dengan sarana dan prasarana berupa 3 truk tangki, 1 ambulance, 1 mobil rescue, serta melakukan penambahan personel dan sarana prasarana dalam 14 hari ke depan untuk memaksimalkan penanggulangan Karhutla.
Sementara itu, Dinas ESDM telah membentuk ESDM Fire Rescue dan sudah berperan aktif dalam penanganan Karhutla dan menyiapkan 20 pegawai sebagai tenaga tambahan yang dibekali perlengkapan seperti 2 unit pompa air, 4 rol selang panjang 110 m, 1 tangki 1000 liter serta 1 water truck kapasitas 20.000 liter. Dinas ESDM juga mengintensifkan dan mensiagakan Emergency Responsive Team di 70 lokasi IUP yang tersebar di beberapa kabupaten.
Untuk langkah ke depan, Dinas ESDM akan menambah peralatan, mewajibkan semua IUP membentuk Fire Rescue disertai peralatan memadai dan mengkolaborasikan void eks tambang sebagai embung untuk sumber air disaat kemarau.
Dalam menyikapi tuntutan mahasiswa terkait keseriusan penanganan Karhutla, Disbunnak Kalsel telah membentuk tim Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dengan anggota 15 orang di setiap Brigade dan selanjutnya akan mewajibkan tiap kab/kota dan perusahaan perkebunan untuk turut membentuk tim tersebut, membentuk Kelompok Tani Pengendalian Api (KTPA) di setiap kab/kota serta membentuk Forum Perusahaan Perkebunan untuk memudahkan koordinasi. Saat ini, Disbunnak Kalsel memiliki 1 mobil Damkar, 3 pompa serta 1 drone untuk membantu penanggulangan Karhutla.
Selain SKPD di atas, Dinas TPH turut berupaya untuk membantu penanggulangan Karhutla dengan memaksimalkan tenaga penyuluh baik PNS maupun swadaya untuk menggerakkan 244 Kelompok Tani dan 13 Gabungan Kelompok Tani di bawah binaannya untuk turut membantu penanggulangan Karhutla. Saat ini, Dinas TPH memiliki 18 pompa air yang dapat digunakan untuk membantu memadamkan Karhutla.
Kemudian, Pemrov Kalsel melalui Diskominfo berupaya untuk memaksimalkan informasi mengenai penanganan dan pencegahan Karhutla yang dilakukan Pemprov Kalsel melalui portal berita online Media Center, Radio Abdi Persada dan memaksimalkan media sosial serta menerima aduan melalui Laporpaman untuk kemudian diteruskan ke SKPD terkait.
Selain itu, Diskominfo Kalsel bekerjasama dengan Duta TV memuat running text terkait Karhutla serta mengadakan talkshow dengan menghadirkan narasumber dari BPBD dan Dinas Kesehatan. Selain menyebarkan informasi, Diskominfo Kalsel juga membentuk tim yang terdiri dari 10 pegawai untuk siaga jika terjadi kebakaran di sekitar kantor.
Penanganan, pencegahan serta himbauan mengenai Karhutla juga dilakukan oleh Humas Pemprov Kalsel melalui baliho, spanduk serta pemberitaan di media cetak agar informasi semakin menyebar luas ke masyarakat.
Selain menuntut Pemerintah Kalsel untuk bertindak serius dalam menangani Karhutla, mahasiswa juga menuntut pengawasan secara berkala serta pencegahan Karhutla agar tidak menjadi event tahunan, menuntut penyediaan tenaga medis serta obat-obatan di daerah yang terkena dampak Karhutla Kalsel, menindak tegas dan mengusut tuntas para pelaku pembakar hutan dan lahan sesuai UU yang berlaku serta menuntut pemberian santunan kepada masyarakat yang terkena dampak Karhutla. MC Kalsel/
