Wapres Jusuf Kalla membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2019 pada 25 Juli 2019. Wapres Jusuf Kalla menekankan bahwa Pemerintah bersama BI akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Rakornas tahun ini mengangkat tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa terdapat tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi kedepan. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi antara lain perdagangan antar daerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah. Ketiga, memperluas peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani.
Rakornas kali ini dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga terkait serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 Provinsi dan 508 Kab/Kota. Sejak tahun 2012 kelompok kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara periodik melakukan pengukuran terhadap kinerja pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh masing-masing TPID. Ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas peran aktif TPID tingkat Provinsi dan TPID tingkat Kab/Kota dalam menjaga stabilitas harga.
Provinsi Kalimantan Selatan menerima penghargaan sebagai nominasi TPID berkinerja terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan yang diberikan oleh Wapres Jusuf Kalla diterima langsung oleh Gubernur Sahbirin Noor yang hadir dalam rakornas. Untuk tahun ini Kalsel memang belum dapat menjadi yang terbaik dalam pengendalian inflasi, namun telah upaya dan usaha yang dilakukan sampai dengan tahap ini. Baik dalam bentuk kerjasama, koordinasi antara BI, Pemprov, dan Kab/Kota.
Ke depan untuk dapat mendapatkan penghargaan Kalsel harus banyak berbenah. Aspek output berupa inovasi program yang dilakukan sesuai dengan strategi kebijakan utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) harus terus dikembangkan. Selain itu aspek yang dinilai adalah proses yang mempertimbangkan koordinasi, rekomendasi kebijakan, dan akuntabilitas.
Maka penting adanya koordinasi untuk menjamin sinergi positif antar institusi dan antar kota/ kabupaten/ prov. Humas KPw BI – Mc Kalsel
