Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kalsel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel menggelar Rapat koordinasi terkait sinergitas pemda TNI – Polri dan para pelaku usaha serta masyarakat dalam menghadapi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (29/4/2019).
Dalam rapat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris, juga dihadiri BMKG, Kapolda Kalsel, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, komandan Korem 101 Antasari, Polri dan Kepala BPBD Kabupaten/Kota se Kalsel dan tamu undangan lainnya.
Haris mengatakan dalam rakor ini kiranya makin memantapkan komitmen dan sinergitas kita dalam menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. “Komitmen dan sinergitas itu penting dan sangat kita butuhkan dalam menghadapi bencana apapun apalagi menghadapi bencana kabut asap yang berdampak luas terhadap kehidupan kita,” kata Haris.
Haris mengtakan kita harus berupaya semaksimal mungkin agar kabut asap tidak sampai terlalu parah. “Keberhasilan kita mencegah kabut asap selama beberapa tahun ini kiranya kita dapat lakukan kembali pada tahun ini bahkan kita harapkan dapat semaksimal mungkin dalam mengatasinya,” ujarnya.
Untuk upaya antisipasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu agenda yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.“Keseriusan pemerintah dalam penaganan kebakaran hutan dan lahan antara lain disampaikan melalui intruksi presiden nomor 11 tahun 2015 tentang peningkatan pengembangan kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.
Adapun sejumlah intruksi yang kita perhatikan dan kita tindak lanjuti yaitu peningkatan koordinasi dan sinergitas pemerintah dari tingkat pusat maupun daerah.
Kemudian penetapan siaga atau deteksi dini masalah kebakaran hutan dan lahan, perbaikan data kelola hutan melibatkan masyarakat untuk turut mencegah terjadinya karhutla, siaga dalam operasi udara dan pencegahan karhutla serta penegakan hukum yang tegas dalam menyelesaikan kasus – kasus karhutla.
“Oleh karena itu Intruksi presiden itu harus kita terjemahkan secara cermat dalam bentuk kegiatan yang kita harapkan mampu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan secara optimal,” ucapnya.
Selanjutnya ia mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan kalsel sepanjang tahun 2018 mencapai 2.593 hektar. “Kondisi ini merupakan sinyal bagi seluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk terus merapatkan barisan, bersinergi mengambil lakahnya dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya
Maka dari itu sebagai langkah awal Gubernur Kalsel telah membuat surat edaran – edaran Bupati, Walikota se-Kalsel tentang antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalsel.
“Mari kita bergerak untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan kita edukasi dan berikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan,” pungkasnya.
Disisl lain Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel, Wahyudin mengatakan tujuan rakor ini untuk terlindunginya masyarakat dan sektor – sektor lain dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
“Koordinir sebaik mungkin semua unsur yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan adanya rakor ini insyaallah langkah – langkah pengendalian karhutla dapat kita padukan, sinergikan dan kita selaraskan dalam sebuah konsep dan tindakan yang terukur dan tepat sasaran,” harapnya.
Kegiatan Rakor ini diikuti 400 orang peserta yang terdiri atas jajaran TNI, Polri, BPBD Kabupaten/Kota, pelaku usaha, camat serta kegiatan ini berlangsung selama satu hari terhitung dari tanggal 29 April 2019. MC Kalsel/tgh
