Banjarmasin, humas info_Rabu (19/12) Pagi, bertempat di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Ferdinand Siagian dan Kepala Divisi Administrasi Edy MS Hidayat, Kepala Divisi Imigrasi Dodi KH Atmaja, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala para Pejabat Administrator dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi Se-kalsel mengikuti pertemuan dengan para anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada masa reses persidangan II tahun sidang 2018-2019 dalam kunjungan kerjanya di Kalsel.
Kemenkumham merupakan salah satu mitra dari Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan tentunya menjadi perhatian khusus para anggota DPR RI terutama mengenai penyerapan anggaran Tahun 2018 dan rencana kerja anggaran Tahun 2019 untuk menjadi bahan Dewan untuk turut mendorong mengingat skala prioritas terutama penanganan overkapasitas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kalsel karena permasalahan overkapasitas berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban selain itu optimalisasi pembinaan akan berjalan baik pabila sarana dan prasarana terpenuhi, sedangkan pada bidang Keimigrasian kebijakan Kemenkumham akan lebih banyak penekanannya kepada Kordinasi dan Kolaborasi seperti dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.”Tingginya resiko para petugas terhadap keamanan dimana salah satu Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kemenkumham Kalsel yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan telah disiram air keras oleh oleh orang tidak dikenal beberapa waktu lalu dimana seluruh proses pemeriksaan dan tingkat penyidikan dengan Kepolisian, kami berharap segera terungkap atau ditetapkan tersangkanya sehingga motifnya diketahui mengingat sudah tepat 1 bulan kejadian berlalu.” Kata Kepala Kanwil, Ferdinand kepada Ketua Tim Komisi III, H.Desmond J Mahesa saat pertemuan berlangsung.
Sementara itu para para anggota Tim dari Komisi III secara bergantian melakukan tanya jawab kepada mitra pemerintah yaitu instansi penegak hukum diantaranya Kemenkumham Kalsel.Adapun yang menjadi pertanyaan seputar pengawasan orang asing, overkapasitas, dan penyalahgunaan narkoba serta penanggulangan.(humas kanwil).
