Tahun 2018 merupakan tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla, dimana pada tahun ini program pemerintah akan di fokuskan pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang pondasinya sudah mulai dibangun sejak awal pemerintahan.
Fokus program pembangunan kabinet kerja di tahun keempat ini adalah kelanjutan dari fokus tahun pertama saat Pemerintahan meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh mealui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris. Di tahun pertama, tiga kebijakan fundamental yang dilakukan adalah dengan mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke produksi, subsidi tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan yang merata di luar pulau Jawa. Ditahun kedua kebijakan fondasi dilanjutkan dengan kebijakan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan yang lahir dari dampak penerapan fundamental. Tiga pilar percepatan dilakukan melalui percepatan insfrastruktur, percepatan pembangunan manusia dan percepatan kebijakan deregulasi ekonomi guna mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
Pengembangan sumber daya manusia penting untuk dijalankan karena ke depan bangsa Indonesia akan menghadapi kondisi yang disebut dengan bonus demografi. bonus demografi merupakan kondisi dimana populasi usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja.
“Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2011 dan diperkirakan akan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031”, hal ini di sampaikan oleh menteri dalam negeri Tjahyo Kumolo yang dibacakan oleh sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo saat menghadiri sekaligus membuka acara Rakernas IKA UNDIP 2018 (Ikatan Alumni Universitas Diponegoro), yang mengambil tema “Profesionalitas Alumni dan Tantangan Masa Depan Bangsa”di gedung Bina Satria Banjarbaru, Sabtu (12/5).
Membludaknya tenaga kerja produktif adalah peluang emas Indonesia untuk menggenjot roda ekonomi. Dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut, Indonesia harus mampu mengenali proyeksi tantangan kedepan dan mengatasinya. Tantangan ke depan Indonesia dapat diproyeksikan melalui data Human Development Index (HDI) 2016 yang membandingkan data kualitas relatif pembangunan sumber daya manusia negara-negara di dunia.
menurutnya Selain munculnya globalisasi yang melahirkan peluang dan tantangan bagi bangsa ini, hal lainnya yang juga patut menjadi perhatian kita bersama yaitu proses demokrasi yang sudah lama muncul sejak runtuhnya era orde baru. Demokrasi membawa keterbukaan informasi dan jalur-jalur aspirasi yang memiliki peranan sangat penting karena sebuah negara mempunyai kemungkinan terpecah belah bila aspirasi masyarakatnya tidak diaspresiasi dan tidak disalurkan, ujarnya.
lebih lanjut beliau mengatakan kebutuhan dan tantangan kedepan tentang kegiatan Rakernas IKA Undip 2018 yang telah menemukan makna strategisnya. dimana visi rakernas untuk menyatukan alumni Undip sebagai kekuatan untuk negeri, menjadi sangat relevan terhadap kondisi indonesia saat ini. muara dari rakernas untuk menghantarkan bangsa indonesia menjadi indonesia yang mandiri dan kompetitif, dengan alumni Undip yang profesional sebagai motor penggeraknya menemukan momentumnya pada pelaksaan kegiatan ini.
Tjahyo Kumolo juga mengharapkan Dalam proses pembangunan bangsa, Alumni Undip diharapakan menjadi kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. sebagai kontrol sosial Alumni Undip berperan membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak,dan kewajiban sebagai warga negara serta meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Alumni Undip juga diharapkan berperan sebagai agen perubahan dengan mengembangkan pendidikan politik, demokratisasi hingga kepemimpinan dan kepeloporan.(scw)
