Gubernur Provinsi Kalsel yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Siswansyah menghadiri pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Geographic Information System (GIS) Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (13/11).
Dalam Sambutannya Siswansyah mengatakan dalam undang – undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki data dengan elemen geospasial sebagai patokan kebijakan yang akan diambil.
“Oleh karena itu seiring dengan pelaksanaan program – program pembangunan Nasional dan Daerah, SIG menjadi komponen yang sangat penting dan ketersediaan peta maupun informasi geospasial yang akurat akan menentukan keberhasilan pembangunan,” ucapnya.
Ia menambahkan sejalan dengan program Pemerintah Pusat, Pemprov. Kalsel juga mengambil kebijakan untuk membangun daerah dari wilayah pinggiran oleh sebab itu implementasi kebijakan untuk pembangunan kawasan pinggiran, pembangunan desa, mitigasi dan adaptasi bencana, memerlukan penerapan sistem informasi geospasial yang handal.
Terkait tugas – tugas tersebut, tenaga ahli di bidang sistem informasi geospasial di daerah sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembagunan serta efektivitas penerapan sistem informasi geographic sangat tergantung dari ketersediaan SDM yang mampu menggunakan teknologi tersebut.
“Maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbahrui, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis,” ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan dan pelatihan ini akan mampu meningkatkan penerapan sistem informasi geospasial melalui sumber daya manusia yang kompeten berkualitas dan profesional.
“Secara khusus saya mengharapkan diklat ini juga akan mampu memacu percepatan pembangunan di wilayah Kalsel serta menerapkan sistem informasi geospasial yang tepat dan akurat sehingga memudahkan pengambilan kebijakan pembangunan,” pungkasnya. (tgh)
