Sejak 1 Januari 2014 lalu Pemerintah meluncurkan sebuah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Program JKN-KIS yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rahabilitatif, pelayanan obat, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi yang diperlukan.
“Untuk menjalankan program ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu Pemerintah menetapkan pembiayaan program JKN-KIS ini secara gotong royong, artinya seluruh warga Indonesia wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Nyoman Wiwiek Yuliadewi pada Media Gathtering BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin di Fave Hotel, Selasa (13/6) sore.
Untuk rakyat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) lanjutnya, akan ditanggung kesehatannya oleh Pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi rakyat miskin untuk tidak memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan.
Lebih jauh Wiwiek mengatakan, dalam pelaksanaan program JKN-KIS ini masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi seperti penuhnya ruang perawatan bagi peserta JKN-KIS, serta banyaknya peserta yang masih menunggak dalam pembayaran iuran juga menjadi salah satu kendala program JKN-KIS ini, sehingga hal ini akan menjadi beban bagi Pemerintah.
“Jika ruang perawatan peserta JKN-KIS penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari sampai sampai ruangan sesuai hak kelasnya tersedia. Namun jika kelas rawat yang sesuai hak dan 1 tingkat lebih tinggi juga penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan 1 tingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) hari sampai ruangan sesuai hak kelasnya tersedia” jelasnya.
Wiwiek juga menuturkan, dari hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total program JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai Rp 152,2 Triliun serta menciptakan lapangan kerja untuk 1,45 juta orang. MC Kalsel/Jml
