Demokrasi di era reformasi sudah mendekati dua dekade, berbagai penilaian, pendapat, dan opini juga berkembang dengan luas menyikapi sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia.
Demikian yang tertuang dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh Staf Ahli Politik Hukum dan Pemerintah Setda Provinsi Kalsel, H. Hawari pada sosialisasi hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017, di Hotel G’Sign, Banjarmasin, Rabu( 5/4).
“Kita tentu tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat dalam menilai sistem demokrasi sekarang ini, karena salah satu roh dan nilai dari demokrasi adalah kebebasan mengemukakan pendapat” tuturnya.
Menurutnya dalam menyikapi penilaian yang bebeda itu, maka diperlukan alat ukur yang jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan membenahi sistem demokrasi yang sedang kita bangun.
Selain itu data-data indeks demokrasi juga bisa menjadi pertimbangan perencanaan pembangunan politik pada tingkat Provinsi. Data-data yang disampaikan IDI mampu menunjukan aspek, variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di suatu Provinsi.
“Sehingga dapat diketahui hal apa-apa saja yang perlu dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap perkembangan demokrasi di Provinsi bersangkutan” ungkapnya.
Dengan mengetahui Indeks Demokrasi, pemerintah bisa mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia khususnya di Kalsel, terangnya. (MC Kalsel/Jml/Akz)
