Penanaman modal merupakan bagian penting dalam mendorong perekonomian. Pemerintah pusat dan daerah terus membenahi aspek-aspek yang mampu mendorong tumbuhnya penanaman modal termasuk menempatkan urusan penanaman modal sebagai urusan wajib bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Makkie, membuka kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Kamis (23/3).
Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia ini,merupakan momentum yang sangat baik untuk mendorong peningkatan penanaman modal dan juga sekaligus meningkatkan komitmen untuk bekerja lebih baik dibidang penanaman modal.
“Komitmen Ini harus kita pelihara, agar penanaman modal di daerah kita bisa mengalami peningkatan yang lebih pesat lagi” ungkap Sekda Prov. Kalsel tersebut.
Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan pengembangan penanaman modal yakni dengan menjalin koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Selain itu juga dengan membuat sebuah dokumen atau kajian berupa Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai dasar dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan penanaman modal di daerah.
“Dokumen tersebut pada dasarnya agar setiap daerah tahu apa yang dimiliki dan apa yang harus atau dikerjakan dan dilakukan” sambungnya.
Iklim investasi harus diciptakan dengan sebaik-baiknya, yang meliputi keamanan daerah, ketersediaan infrastruktur, pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, serta memahami secara benar aturan dan kebijakan yang terkait penanaman modal.
Investasi yang tidak datang begitu saja ke suatu daerah, kabupaten/kota Prov, hingga antar negara di dunia, telah berusaha mengalirkan masuknya investasi ke wilayah masing-masing.
“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menumbuhkan hasil positif untuk pembangunan yang sinergi dengan pertumbuhan investasi di Indonesia” ujarnya menutup sesi wawancara. Mc Kalsel/Rns
