Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Program Banggakencana Tahun 2020 dengan tema “Banggakencana dalam Era Milenial Untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan” di Banjarmasin, Senin (16/3/2020) Malam.
Kegiatan rakerda dihadiri 168 peserta dari Kepala OPD KB Kabupaten/Kota, Sekretaris OPD KB Kabupaten/Kota, BAPPEDA Kabupaten/Kota, Kodim Kabupaten/Kota, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, Ketua IBI Kabupaten/Kota, Mitra Kerja Provinsi, Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN, Provinsi Kalimantan Selatan, Pejabat Pengawas Perwakilan BKKB Provinsi Kalimantan Selatan dan Widyaiswar.
Dalam sambutannya Kepala BKKBN Pusat yang diwakili oleh Inspektur Utama BKKBN Pusat Agus Sukiswo mengatakan Rakerda ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Banggakencana tahun 2020 yang telah diselenggarakan di kantor BKKBN Pusat pada tanggal 11-13 Februari 2020 yang secara umum menghasilkan beberapa rumusan program dan kegiatan prioritas Banggakencana untuk tahun 2020 baik secara nasional maupun strategi implementasinya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Tujuan Rakerda untuk menyegarkan komitmen dan peran serta Pemerintah Daerah serta seluruh mitra kerja BKKBN baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota dalam peningkatan akses dan kualitas Program Banggakencana bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Lanjut Agus mengatakan secara umum pencapaian Program Banggakencana sampai dengan tahun 2019 masih belum memenuhi target, beberapa pencapaian yang belum maksimal diantaranya Angka Kelahiran Total (total fertility rate/TFR) 15-49 tahun baru mencapai 2,45 per-WUS dan belum mencapai target yang diharapkan 2,28.
Begitu juga untuk target tingkat putus pakai kontrasepsi yang baru mencapai 29 persen dibandingkan dengan target yang semestinya harus dicapai 24,6 persen. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) hanya mencapai 12,1 persen target sebesar 9,91 persen, serta indikator Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) hanya mencapai 54,97 persen.
Sedangkan untuk target penggunaan MKJP dapat tercapai dengan baik sebesar 24,6 persen dibanding target sebesar 23,5 persen.
Oleh karena itu, berbagai percepatan kegiatan prioritas harus segera diimplementasikan. Salah satu wujud dukungan Pemerintah Pusat dalam implementasi Program Banggakencana telah disalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun operasional (BOKB),” ungkapnya.
Untuk itu ia berharap tahun 2020 ini seluruh OPD KB Kabupaten/Kota se-Kalsel dapat lebih meningkatkan kinerja dan realisasi DAK Fisik dan BOKB yang telah disalurkan.
“Kami himbau kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, jalin kerjasama dan berkoordinasi dengan OPD KB Tk. Provinsi Kalimantan Selatan untuk membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan DAK,” jelasnya.
Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan BKKBN Kaslel, Ramlan mengatakan Kegiatan ini sebagai upaya memastikan arah kebijakan dan strategi program BANGGAKENCANA.
“Jadi diperlukan peran aktif Stakeholder dan Mitra Kerja dalam bentuk dukungan pelaksanaan program BANGGAKENCANA baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai lini lapangan,” ujarnya.
Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU)/ Perjanjian Kerjasama Kepala Daerah dalam mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Para Kepala OPD KB kab/kota, Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, UIN Antasari, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Poltekkes Banjarmasin, Universitas Sari Mulia, Lembaga Pembinaan Kelas I Anak Martapura, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Provinsi Kalimantan Selatan. MC Kalsel/tgh
