Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ Kalsel) berupaya meningkatkan pemahaman dan keseragaman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus menekankan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai dari 0 sampai dengan Rp200 juta baik Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan e-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan (PP).
Kepala Biro PBJ Kalsel, Rahmaddin yang diwakili oleh Plh, Khairil Anwar yang juga sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi bagi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di ruang rapat H Maksid, Banjarbaru.
“Sehubungan telah dilakukan Live Testing Katalog Versi 6 pada tanggal 18 Februari 2025 dan berhasil sampai dengan tahap pembayaran maka Pengadaan melalui katalog versi 6 sudah bisa dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel dan kabupaten/kota,” ujarnya, Jumat (28/2/2025).
Dalam rapat ini, berbagai isu terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel dibahas, termasuk masih rendahnya pemenuhan anggaran pengadaan dalam APBD, serta keterbatasan sarana dan prasarana, dan alat pendukung lainnya.
Selain itu, masih banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaku pengadaan yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang menjadi tantangan dalam kelancaran proses pengadaan.
“Pemprov Kalsel juga menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam pengadaan, dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 5726 yang mengatur tugas utama dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Lalu, beberapa poin penting yang disampaikan dalam rapat ini meliputi, Batasan Nilai Pengadaan, Konsultasi di atas Rp25 juta hingga Rp100 juta, Barang, Konstruksi, dan Jasa Lainnya Rp50 juta hingga Rp200 juta.
“Kemudian untuk pemanfaatan teknologi digital dalam pengadaan ini kita utamakan, pemanfaatan e-Katalog sebagai referensi utama dalam pengadaan, sehingga pengujian sistem terbaru untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, termasuk integrasi dari versi 5 ke versi 6 oleh LPSE,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
