Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Tata Ruang se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Banjarmasin.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi.
Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Nursjamsi menekankan pentingnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan.
“Sebagai bentuk partisipasi pemerintah daerah, kami ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 serta menjalankan amanat pembangunan yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD,” kata Nursjamsi, mewakili Plt Kadis PUPR Kalsel, M Yasin Toyib, Jumat (28/2/2025).
Ia mengatakan, Rapat koordinasi ini menyoroti bagaimana perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMN dan RPJMD dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret di tingkat daerah.
“Dokumen RPJPN dan RPJMN adalah pedoman kita untuk memastikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan. Hal ini sangat penting agar kita bisa memberikan jawaban yang tepat terhadap tantangan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Kalimantan Selatan semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi besar dalam mendukung Indonesia sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.
Terutama, Kalimantan Selatan dipercaya menjadi Gerbang Logistik Kalimantan, dengan sejumlah pengembangan infrastruktur yang direncanakan untuk memperkuat posisi ini.
Beberapa potensi unggulan yang dicanangkan dalam mendukung status Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan antara lain adalah pengembangan kawasan Pulau Laut, koridor ekonomi strategis antara Banjarmasin, Batulicin, dan Kotabaru, serta sejumlah Kawasan Industri (KI) seperti KI Batulicin, KEK Setangga, KI Jorong, KI Sebuku, KI Tarjun, dan rencana pengembangan KEK Mekarputih.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025-2029, dengan sejumlah proyek prioritas yang diproyeksikan untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Di antaranya adalah pembangunan bendungan Riam Kiwa, Kusan, Pancur Hanau, dan Kumap, serta pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, seperti Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut dan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan.
Tidak hanya itu, sektor logistik juga mendapatkan perhatian serius melalui pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih dan Pelabuhan Margasari Baru, yang akan memperkuat distribusi barang antar wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih dan Central Business District Aerocity juga menjadi bagian dari rencana besar untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai pusat ekonomi baru.
Dengan banyaknya proyek prioritas yang sedang dan akan dijalankan, diharapkan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah. Hal ini juga menjadi momen penting untuk saling berbagi informasi mengenai perkembangan daerah, serta mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang ada.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam memastikan Kalimantan Selatan siap memanfaatkan segala potensi yang ada. Bersama-sama, kita akan memastikan Kalimantan Selatan dapat memainkan peran strategis sebagai Gerbang Logistik Kalimantan,” tutup Nursjamsi. MC Kalsel/tgh
