Plt. Kepala Brida Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah. MC Kalsel/usu
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Kajian implementasi kebijakan pengendalian HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan.
Plt. Kepala Brida Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah mengatakan permasalahan HIV (Human Immuno Deficiency Vyrus) dan AIDS (Aquired Immunodeficiency Syndrome) merupakan penyebab utama kematian serta penurunan efektifitas kerja di kalangan usia produktif.
“Permasalahan HIV/AIDS adalah merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan, dimana semakin tingginya kejadian infeksi HIV/AIDS ini maka diperlukan program untuk pengendalian dan pengobatan HIV/AIDS serta pengelolaan sistem pelayanan publik yang baik,” ucapnya, Banjarbaru, Senin (24/2/2025).
Dirinya menerangkan, berdasarkan laporan jumlah penderita HIV/AIDS di Kalimantan Selatan setiap tahunnya terus meningkat. Dari tahun 2020 tercatat 341 kasus, 2021 berjumlah 389 kasus sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 552 kasus serta 786 kasus pada tahun 2023 berdasarkan sumber dari https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1460).
Pihaknya mengatakan dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin menduduki peringkat tertinggi jumlah penderita HIV/AIDS, sedangkan Kabupaten Batola menduduki peringkat terendah jumlah penderita HIV/AIDS.
Untuk menekan kejadian HIV/AIDS, maka dengan melakukan pengendalian efektif sangatlah penting dengan memperhatikan kebijakan/program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran.
“Pemprov Kalsel dalam upaya penanganan pengendalian HIV/AIDS adalah dengan melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan yang di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2016 tentang pengendalian HIV/AIDS di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Dari sasaran kajian ini, diharapkan dapat tersusun Strategi pengendalian HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Dengan kajian yang dilakukan tim peneliti nantinya diharapkan dapat mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan dalam upaya pengendalian HIV/AIDS serta mengidentifikasi Strategi pengendalian HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya. MC Kalsel/usu