Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Syarifuddin membuka Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2026 dengan mengundang narasumber dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel Suripno Sumas dan Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor, di Banjarbaru, Senin (10/2/2025).
Dalam sambutannya, Syarifuddin menekankan bahwa acara ini merupakan bagian penting dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik, terarah, dan berkesinambungan khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel.
Saat ini, sektor perkebunan dan peternakan memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian Kalsel, baik dari aspek ketahanan pangan, kesejahteraan pekebun dan peternak, maupun dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Penyusunan rencana strategis ini harus dilakukan secara cermat, berbasis data, dan mempertimbangkan tantangan serta peluang yang ada di masa mendatang,” kata Syarifuddin.
Kemudian, beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian di dalam forum ini antara lain peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan dan peternakan melalui pemanfaatan infrastruktur, serta penguatan kelembagaan petani dan peternak, penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk yaitu mendorong pengolahan hasil perkebunan dan peternakan agar lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah, keberlanjutan dan ketahanan pangan menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan konsumsi, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam dalam aktivitas perkebunan dan peternakan dan peningkatan investasi dan kemitraan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi untuk mempercepat inovasi danmendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi untuk mempercepat inovasi dan peternakan.
Penprov Kalsel melalui Disbunnak Kalsel telah begitu banyak yang sudah dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat pekebun dan peternak di Kalsel dengan strategi memberdayakan di sektor hulu dan memperkuat sektor hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan dan peternakan diantaranya melalui pemberian bantuan berupa sarana maupun prasarana sektor perkebunan dan peternakan, meningkatkan fungsi intensifikasi dan pengembangan lahan, meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, meningkatkan kinerja fungsi perbibitan, pakan ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta meningkatkan kinerja fungsi pengolahan baik bidang perkebunan dan peternakan guna mendukung program strategis nasional dan program prioritas pemerintah daerah.
“Upaya-upaya tersebut telah diwujudkan oleh Pemprov Kalsel melalui program-program super prioritas yang pertama dalam rangka percepatan swasembada sapi potong melalui integrasi kelapa sawit – sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma. Dukungan dari industri sawit dan stakeholder terkait saat ini telah terbentuk 28 klaster yang tersebar di Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tabalong dan Barito Kuala. Provinsi Kalsel akan mendorong kerjasama investasi peternakan sapi hulu-hilir dengan para investor,” ujar Syarifuddin.
Kedepannya, melalui program ini, Pemprov Kalsel mendorong kerjasama investasi peternakan sapi hulu-hilir dengan para investor. Dalam rangka mendukung swasembada peningkatan kesejahteraan pekebun karet melalui program pengembangan korporasi petani berbasis kawasan karet (bangsibun bakaret) dengan intervensi program peremajaan intensifikasi dan peningkataan mutu karet. Program ketiga yaitu program pengembangan itik di lahan rawa dan kering (siti hawa lari) sebagai pemerintah provinsi meningkatkan ketersediaan produk unggas dalam rangka pengendalianprogram pengembangan kopi.
Oleh karena itu, melalui forum ini diharapkan dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah, nasional, serta kebutuhan masyarakat.
“Forum ini juga untuk menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Sehingga hasil pembahasan akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan menjadi bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah,” jelas Syarifuddin. MC Kalsel/scw
