Sampai dengan Desember 2024, kondisi perekonomian Kalimantan Selatan terus melanjutkan tren positifnya meskipun masih menghadapi berbagai tantangan global dan domestik.
Pertumbuhan ekonomi provinsi ini didorong oleh sektor pertambangan, khususnya batubara, yang tetap menjadi komoditas utama dengan porsi 27,32 persen. Berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi PDRB Kalsel sebesar 42,33 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengatakan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tetap terjaga. Namun, tekanan ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan yang harus dihadapi.
“Secara umum, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang masih positif tersebut antara lain tingkat inflasi Desember 2024 masih terkendali dan tercatat mengalami inflasi sebesar 1,95 persen (yoy), lebih tinggi dari Nasional (1,57 persen),” kata Syafriadi, Banjarmasin, Selasa (21/1/2025).
Dituturkan Syafriadi, dari lima daerah di Kalsel yang menjadi sampel pengukuran, tingkat inflasi tertinggi pada Kabupaten Tanah Laut sebesar 2,90 persen (yoy), sedangkan yang terendah pada Kotabaru sebesar 0,26 persen (yoy). Penyumbang inflasi di Kalsel antara lain emas perhiasan, ikan gabus, tarif parkir, dan minyak goreng.
Pada Desember 2024, neraca perdagangan di Kalimantan Selatan masih surplus sebesar US$1.055,27 juta. Kondisi ini mengalami penurunan -15,56 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sepanjang 2024 ini, tren surplus neraca perdagangan terus berlanjut, tetapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023.
“Penyebab penurunan tersebut karena berkurangnya permintaan dari luar negeri atas komoditas ekspor utama Kalsel yaitu batubara dan produk kelapa sawit. Selain itu kalau dari sisi impor, akibat adanya peningkatan importasi bahan bakar kendaraan bermotor dan kapal kargo,” ujarnya.
Sementara itu, kinerja APBN dari sisi pendapatan sampai dengan Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp24,40 triliun atau 104,68 persen dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, kinerja pendapatan APBN sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen yang dikontribusikan dari penerimaan pajak dan bea cukai.
Dari penerimaan perpajakan mencapai Rp21,43 triliun atau sebesar 100,64 persen dari target. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp0,59 triliun atau sebesar 105,09 persen dari target. Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,38 triliun atau sebesar 124,44 persen dari target.
“Untuk kinerja PNBP ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami kontraksi sebesar -11,87 persen. Penjelasan lebih rinci untuk realisasi penerimaan pajak yaitu untuk penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp10,35 triliun atau mencapai 94,72 persen, yang mengalami penurunan sebesar 10,52 persen,” tambah Syafriadi.
Adapun realisasi penerimaan dari PPN dan PPnBM sebesar Rp8,39 triliun atau 100,17 persen, kinerjanya mengalami peningkatan sebesar 28,14 persen. Realisasi penerimaan dari PBB Rp2.59 triliun atau mencapai 136,69 persen, yang mengalami penurunan sebesar 6,76 persen.
Penerimaan dari Pajak Lainnya sebesar Rp94,67 Miliar atau mencapai 105,88 persen, yang mengalami penurunan juga sebesar 2,99 persen. Untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai, sampai dengan Desember 2024, penerimaan Kepabeanan dan Cukai direalisasikan sebesar Rp592,71 Milliar dan Penerimaan Lainnya yang dipungut oleh DJBC sebesar Rp7.457,30 Milliar. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terealisasi Rp4.225,20 Milliar terdiri dari PPh Impor Rp648,1 Milliar dan PPN Rp3.557,1 Milliar.
Sedangkan untuk realisasi PNBP dikontribusikan oleh Pendapatan BLU tumbuh 5,83 persen yoy berasal dari Penerimaan Kembali Belanja TAYL dan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN. PNBP yang dikelola oleh Kanwil DJKN antara lain PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang dengan total kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp29,07 Milliar. MC Kalsel/Rns
