Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bahu-membahu menanggulangi bencana musiman yang kerap menghampiri wilayah Kalsel, di musim kemarau bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) rentan terjadi sehingga dapat mengganggu perekonomian dan transportasi masyarakat. Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, terus berupaya untuk melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap bencana asap akibat karhutla, dengan berkolaborasi dengan berbagai elemen, mulai dari forkopimda, lembaga serta instansi terkait, termasuk pemadam dan unsur swasta.
Kepala BPBD Kalsel, R Suria Fadliansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen terkait yang turut berkolaborasi dalam penanggulangan karhutla di Kalsel, salah satunya yakni kehadiran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel yang juga memberikan bantuan kerja sama dengan penyebaran informasi.
“Alhamdulillah, Diskominfo Kalsel turut bersinergi dalam memberikan informasi terkait karhutla kepada masyarkat melalui publikasi pemberitaan, serta dukungan jaringan internet di posko untuk berbagi informasi termasuk pula dalam fasilitasi video telekonferensi atau pertemuan dalam jaringan (online),” sebut Suria usai rapat harian di Posko Induk di Asrama Haji di Banjarbaru, Kamis (26/9/2024).
Menurutnya, pembuatan berita baik itu terkait dengan informasi kebencanaan dan karhutla, juga memberitakan penanganan oleh rekan-rekan petugas serta setiap ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya BPBD Kalsel terhadap kebencanaan.
“Diskominfo memang selama ini aktif dalam pemberitaan dan selalu tajam dan memang informasinya, itu sangat berguna sekali bagi masyarakat tidak hanya dari sektor yang terkait tapi juga masyarakat dengan keberadaan berita-berita ini, kita berharap nantinya dan memang ini sudah kita rasakan setiap kejadian setiap peristiwa kebencanaan itu cepat terakses ke masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jelas juga, Ia mengapresiasi fasilitas internet yang menunjang akses informasi di Posko Induk di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru, serta layanan rapat secara virtual beserta dengan personel petugas.
“Layanan zoom meeting di posko sangat kita perlukan, karena kita perlu akses cepat dalam penanganan koordinasi bersama dengan BPBD kabupaten/kota, termasuk juga dalam memberikan laporan kepada pemerintah pusat melalui BNPB,” lanjutnya. MC Kalsel/Fuz
