ist 
ist 
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (kanan) menerima penghargaan pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal. MC Kalsel/Ar
Kolaborasi antara pemerintah dan swasta/lembaga non pemerintah disertai dengan komitmen masyarakat dan keragaman potensi daerah menjadi faktor penting yang mengantarkan Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal dua tahun lebih cepat dari target, yang kemudian diganjar penghargaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia.
Dua periode di bawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor, pemerataan pembangunan di Kalsel berhasil dilakukan. Berbagai pembangunan infrastruktur dan ekonomi terus dijalankan, termasuk di antaranya sinergi dengan TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Pembangunan Manunggal menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan (Paman Mudik), yang berhasil membuka akses jalan antar desa di Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, dan Barito Kuala.
“Semua masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pembangunan dan kesejahteraan karena desa dengan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal sudah tidak ada lagi di Banua. Ke depan, seluruh desa di Kalsel harus menjadi desa maju dan mandiri sehingga Kalsel yang lebih sejahtera dapat terwujud sesuai visi dan misi Kalsel Maju,” kata Sahbirin, Banjarbaru, (18/9/2024).
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, pada tahun 2016 Kalsel masih memiliki 1.438 desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mampu di nol kan pada tahun 2024 ini. Sehingga, saat ini tercatat 808 desa berstatus mandiri, 844 desa berstatus maju, dan 219 desa berstatus berkembang yang tersebar di 154 kecamatan.
Berbicara soal desa mandiri, Desa Awang Bangkal Barat di Kabupaten Banjar menjadi contoh desa yang mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya untuk kesejahteraan masyarakat. Desa ini baru saja mendapat penghargaan Kemendes PDTT sebagai desa berkinerja terbaik dalam penurunan angka stunting. Hal ini tidak terlepas dari aktifnya Posyandu dan inovasi pelayanan kesehatan gratis yang diberikan oleh desa.
Pambakal Awang Bangkal Barat, Pajrul Ripani mengatakan pelayanan kesehatan gratis bisa berjalan berkat kolaborasi dengan perusahaan tambang yang beroperasi di desa Awang Bangkal Barat melalui program Corporate Social Responsibilty.
“Syaratnya (pelayanan kesehatan gratis) mudah, warga kita harus mengikuti peraturan desa untuk mendapat fasilitas desa. Jika tidak, maka akan dicoret dari fasilitas desa, termasuk pelayanan kesehatan gratis,” kata Pajrul.
Selain dari sisi kesehatan, Desa Awang Bangkal Barat juga menonjol dalam hal ekonomi. Desa ini dijuluki desa miliarder, dengan APBDes mencapai Rp1,4 miliar di tahun 2024 ini. Capaian ini berkat kemampuan mengelola sumber daya yang ada di desa melalui Bumdes Putra Bulu, seperti pengolahan kopi, tambak ikan nila, perkebunan karet, wisata, juga retribusi jalan tambang.
Nur Hikmah, warga Desa Awang Bangkal Barat mengaku bersyukur dengan berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan desa, termasuk pemberdayaan perempuan yang diinisiasi Pambakal.
“Di sini kami ibu-ibu punya kesempatan untuk mengembangkan usaha, seperti misalnya mengolah produk kopi dan ikan nila menjadi abon yang kemudian dijual sebagai produk khas Desa Awang Bangkal Barat,” kata Hikmah. MC Kalsel/AY
