Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam mendukung pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kelautan dan perikanan.
Hal Ini disampaikan dalam paparannya pada Rapat Kerja Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) yang berlangsung di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Banjarbaru, Kamis (12/6/2025).
Gusti Yanuar mengungkapkan berbagai kebijakan dan program strategis yang telah dan akan dijalankan guna meningkatkan daya saing dan kemandirian pelaku UMKM di Kalimantan Selatan, khususnya yang berada di kawasan pesisir.
“Salah satu permasalahan utama UMKM kita adalah akses permodalan, perizinan, dan kualitas produk, untuk itu, kami terus mendorong program fasilitasi KUR, pendampingan legalitas usaha, hingga pelatihan kewirausahaan berbasis sektor unggulan daerah seperti perikanan tangkap dan budidaya,” ujar Gusti Yanuar.
Dinas Koperasi dan UKM Kalsel juga tengah mengakselerasi realisasi KUR Tahun 2025 yang telah mencapai lebih dari Rp2,1 triliun hingga Mei 2025.
Selain itu, program Rumah Kemasan dan Klinik UMKM menjadi garda depan dalam meningkatkan kualitas produk nelayan dan pelaku usaha pesisir agar mampu bersaing di pasar nasional hingga ekspor.
Tak hanya itu, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Pergub Kalsel Nomor 3 Tahun 2025, pihaknya turut mendorong penyediaan ruang promosi bagi UMKM di kawasan publik, termasuk pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Gusti Yanuar menegaskan pentingnya sinergi antara HNSI, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam membangun koperasi nelayan berbasis desa sebagai bagian dari program strategis nasional “Koperasi Merah Putih”.
“Dengan semangat Kalsel BEKERJA, kami berkomitmen untuk hadir bersama nelayan dan pelaku UMKM pesisir dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya. MC Kalsel/Fuz
