Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Teknis Data Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perumahan dengan tema “Arah Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029” di Banjarmasin, Rabu (26/2/225).
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholders terkait dalam memastikan tercapainya target pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan merata.
Kepala Bidang Perumahan, Isma Agrianti, dalam pembukaannya menekankan pentingnya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H, yang menjamin setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera. Hal ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan perumahan untuk mendukung kesejahteraan umum.
“Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah dan nasional,” ujar Isma saat membuka kegiatan mewakili Kadisperkim Kalsel, Mursyidah Aminy.
Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menyepakati indikator pencapaian rumah layak huni dengan pemerintah kabupaten/kota yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dapat mendukung pencapaian target yang lebih besar pada tahun 2025-2029.
Pentingnya kesepakatan mengenai indikator dan sasaran perumahan layak huni juga dikemukakan, mengingat RPJMD telah disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Isma, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi data RTLH antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota serta optimalisasi sumber daya yang ada.
“Seiring dengan itu, sektor perumahan di RPJMN dan RPJMD 2025-2029 akan fokus pada penyelesaian rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya untuk korban bencana dan peningkatan kualitas rumah di kawasan kumuh,” tuturnya.
Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2022, dengan target 39,47% RTLH tertangani, realisasi sudah mencapai 43,35%. Sementara itu, pada tahun 2024, dengan target 48,02%, realisasi capaian mencapai 52,84%, dengan total 19.344 unit RTLH yang telah diperbaiki. Meski demikian, masih ada sekitar 24.577 unit RTLH yang perlu segera ditangani dalam periode RPJMD 2025-2029.
Untuk mencapai target tersebut, Isma menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Penguatan pembiayaan pembangunan perumahan melalui skema yang lebih fleksibel dan inovatif akan sangat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program pembangunan perumahan ini, lanjutnya, bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Dengan demikian, sektor perumahan menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai Indonesia Emas 2045, di mana setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat dalam penanganan sektor perumahan, dengan tujuan utama mewujudkan hunian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan pada tahun 2025-2029.
Kegiatan Rakor teknis ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Bappeda Kalsel, Direktur Sistem dan Strategis Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. MC Kalsel/tgh
