Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi untuk membahas capaian kinerja dan langkah-langkah strategis menuju perbaikan kinerja instansi di tahun 2025.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai narasumber dan pejabat terkait, serta dilaksanakan untuk mendalami materi tentang Evaluasi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dalam sambutannya, Sekretaris DPKP Kalsel, Imam Subarkah, menyampaikan Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan akan dievaluasi berdasarkan berbagai indikator yang meliputi IEPK, AKIP, dan SAKIP.
“Hal ini menjadi langkah penting untuk mengukur kinerja dan memitigasi risiko korupsi dalam pengelolaan pemerintahan,” kata Imam di Banjarbaru, Selasa (18/2/2025).
Ia mengatakan salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah evaluasi IEPK yang bertujuan untuk mengukur kemajuan pengelolaan risiko korupsi. IEPK merupakan bagian dari penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Ia menjelaskan bahwa penilaian maturitas ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan 25 fokus, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian.
“IEPK ini penting untuk menilai sejauh mana DPKP mampu mengelola risiko korupsi. Dengan adanya evaluasi ini, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pengendalian korupsi serta memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan,” ujar Imam
Selanjutnya kata Imam rapat membahas evaluasi AKIP dan penilaian SAKIP yang bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komponen penilaiannya meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Dalam hal ini, DPKP Kalsel telah mencapai predikat “A” dalam penilaian SAKIP selama lima tahun berturut-turut. “Predikat ‘A’ yang kami raih dalam SAKIP menunjukkan komitmen kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Untuk mencapai predikat yang lebih tinggi di masa depan, kita harus terus memperbaiki proses perencanaan dan pelaporan kinerja,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK juga menjadi salah satu topik penting dalam rapat ini. Nilai-nilai seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif diharapkan dapat memperkuat budaya kerja ASN, serta mendorong transformasi menuju pemerintahan yang berkelas dunia.
“Nilai-nilai BerAKHLAK menjadi dasar dalam membangun budaya kerja yang lebih baik. Kami berharap dengan menerapkan nilai-nilai ini, kinerja DPKP Kalsel akan semakin meningkat, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujar Imam.
Ia berharap Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan kerja keras dan semangat dari semua pihak. Kami berharap evaluasi ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam dan mendorong peningkatan kinerja di tahun 2025 serta seterusnya.
“Rapat evaluasi ini diharapkan dapat menjadi sarana penting untuk menggali informasi, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutup Imam. MC Kalsel/tgh
