Guna menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Forum Perangkat Daerah dengan menghimpun masukan yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat dan pihak terkait lainnya dengan urusan perhubungan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengumpulkan masukan dari stakeholder terkait sektor perhubungan dalam memberikan masukan dan pemikiran terkait indikator rancangan awal Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), M Fitri Hernadi mengatakan, di Forum Perangkat Daerah membahas isu-isu strategis yang nanti akan dibawa menjadi materi di RPJMD untuk mendukung visi-misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
“Isu prioritas yang dibahas yakni mengenai angkutan, lalu lintas jalan dan pelayaran,” kata Fitri.
Fitri menjelaskan, kalau melihat visi misi gubernur terpilih maka yang akan digencarkan yakni penyediaan angkutan umum hingga ke pelosok meskipun nantinya tidak dikelola penuh oleh provinsi, karena dapat bekerja sama dengan kabupaten/kota atau dengan Damri untuk penyediaan angkutan hingga ke pelosok kabupaten/kota yang dapat menyediakan angkutan orang dan angkutan barang.
Kemudian, untuk dibidang pelayaran juga masih harus terus diperhatikan terutama soal keselamatan.
“Ini mungkin memang bukan prioritas, tapi kita terus memberikan pelayanan untuk dokumen kapal yang diperlukan serta kegiatan-kegiatan yang menjamin keselamatan lalu lintas di sungai dan wilayah perairan agar dapat berjalan dengan lancar,” ucap Fitri.
Selanjutnya, untuk kemajuan terminal yang merupakan tempat singgah angkutan orang juga akan meningkatkan peran terminal dengan menghidupkan kembali angkutan umum masal yang ada di Kalsel termasuk di Banua Enam. Pihaknya juga telah mengajak teman-teman di Banua Enam agar yang bisa bergerak kesana tidak hanya angkutan pemerintah tetapi milik swasta juga
“Semenjak ada BTS, BRT dan feeder-feeder (angkutan sambungan) di kabupaten/kota, terminal kembali menunjukkan geliatnya dan pendapatannya pun semakin naik,” ujar Fitri.
Dikesempatannya, Fitri juga menyampaikan untuk pemasangan PJU di tahun 2025 semua di tunda karena ada efisiensi anggaran. Sehingga banyak usulan yang terpaksa tidak dapat dipenuhi. Namun tetapi untuk rambu, apill, marga jalan di 2025 tetap akan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan keselamatan.
“Mudah-mudahan di anggaran perubahan apabila ada kesempatan, PJU akan kami anggarkan kembali,” jelas Fitri. MC Kalsel/scw
