Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan di Banjarbaru, Senin (9/12/2024).
Kadisperkim Kalsel, Mursyidah Aminy, diwakili oleh Kepala Bidang Perumahan, Isma Agrianti, menyampaikan pentingnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebutuhan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pertumbuhan penduduk dan keluarga baru yang tinggi, kebutuhan akan rumah di Kalsel juga meningkat. Data menunjukkan adanya backlog kepemilikan dan hunian yang perlu diatasi,” kata Isma.
Pemerintah berkomitmen untuk membangun rumah rakyat dengan berbagai konsep dan model, memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas tempat tinggal yang layak.
Tantangan yang dihadapi mencakup banyaknya rumah tangga yang belum memiliki akses kepemilikan, rumah tidak layak huni, dan keterbatasan akses pembiayaan, terutama bagi pekerja informal.
“Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah meluncurkan program pembangunan 3 juta rumah, dengan target 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta di perdesaan, dimulai pada tahun 2025,” jelasnya.
Strategi pelaksanaan melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan mitra non-pemerintah, serta penghapusan biaya dan retribusi yang menghambat pembangunan bagi MBR.
“Program ini, diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap perumahan dapat terpenuhi dengan biaya yang lebih terjangkau, serta mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam pendataan didaerahnya masing-masing sehingga usulan kepada pemerintah agar Provinsi Kalimantan Selatan bisa mendapatkan kuota yang lebih banyak dari program 3 juta rumah tersebut,”tambahnya. MC Kalsel/tgh
