Guna mengatasi berbagai permasalahan kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak termasuk masalah gizi (weight faltering, underweight, guzi buruk, gizi kurang, stunting) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menggalang komitmen dan kerjasama lintas sektor diluar bidang kesehatan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurul Ahdani menyampaikan pemerintah lintas program/lintas sektor dan swasta memiliki kewajiban untuk mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang kompeten, patuh terhadap standar dan sarana prasarana untuk menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Kalsel.
“Kita akan melaksanakan evaluasi peran lintas sektor pada program Kesehatan Keluarga dan Gizi tahun 2024, evaluasi pencapaian indikator RPJMN dan Renstra program Kesehatan Keluarga dan gizi tahun 2024 serta menyusun Rencana Kegiatan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Tahun 2025,” kata Nurul di Banjarmasin, Selasa (29/10/2024).
Menurut data, Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan underweight sebesar 24,5%, stunting sebesar 33,2% dan wasting sebesar 13,1% masih belum memenuhi target yang diharapkan.
“Hasil ini merupakan gambaran bahwa pelayanan gizi belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, hal ini dimungkinkan karena kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pemantauan,” ujar Nurul.
Oleh karena itu, rapat ini sangat penting dalam mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kalimantan Selatan. Dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan gizi dan pendidikan tentang pentingnya gizi yang baik dan seimbang demi menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
“Semua pihak perlu bergandengan tangan untuk menciptakan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi ibu dan anak di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan,” jelasnya. MC Kalsel/scw
