Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan membuka Sarasehan dan Dialog Umat Beragama dengan tema Peran Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (6/8/2024).
Penyelenggaraan Sarasehan dan Dialog Umat Beragama ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai stunting beserta dampaknya, cara untuk pencegahan dan menanggulanginya, serta rekomendasi serta menu bergizi yang dapat diberikan kepada anak.
Ahmad Bagiawan menyampaikan, melalui pertemuan ini ingin memperkuat kerja sama dan kolaborasi lintas sektor terhadap penanganan stunting di Kalsel.
“Percepatan penurunan angka stunting merupakan komitmen bersama, yang harus terus dikawal pelaksanaannya dan kita evaluasi sejauh mana progresnya,” kata Gia.
Menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka stunting di Kalsel sebesar 24,7 persen. Angka tersebut naik 0,1 persen dari 2022. Jika dibandingkan dengan 2018, 2019, dan 2021, angka stunting berhasil diturunkan secara konsisten.
Sehingga, hal ini patut menjadi perhatian bersama mengingat target 14 persen harus tercapai di 2024.
“Kita memerlukan upaya yang lebih keras dan terkoordinasi di lintas sektor, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa,” ujar Gia.
Menurut Gia, penanganan stunting membutuhkan peran multipihak atau unsur pentahelix, yang meliputi pemerintah, akademisi, badan usaha atau pelaku usaha, masyarakat hingga media. Termasuk diantaranya, tokoh agama, yang suaranya memiliki kekuatan tersendiri dalam menggerakkan umat.
Kalsel identik dengan karakter masyarakatnya yang religius. Lingkungan agamis mendukung tumbuh suburnya penyebaran dakwah di Banua. Masyarakat lebih mudah menerima pesan-pesan kebaikan melalui media komunikasi dakwah.
Pemangku kebijakan sebaiknya mampu menangkap momentum tersebut, dengan cara merangkul tokoh-tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pencegahan stunting.
“Saya ingin mendorong keterlibatan para tokoh agama melalui perantara pemangku kebijakan terkait, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” tegas Gia.
Hal ini didasari, Kalsel memiliki banyak ulama kharismatik yang dicintai oleh masyarakat. Dengan sinergi yang baik antara pemangku kebijakan dan ulama, niscaya dapat mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi umat. MC Kalsel/scw