Kinerja penerimaan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan Juni 2024 sebesar Rp4,13 Triliun, yang terdiri dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp152,93 Miliar dan Penerimaan lainnya sebesar Rp3,97 Triliun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendarahaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi mengatakan tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya.
“Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp908,54 Miliar atau 73,18 persen dari target, tumbuh 10.11 persen (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU (21,22 persen) dan PNBP Lainnya (78,78 persen),” kata Syafriadi, Banjarmasin, Selasa (6/8/2024).
PNBP Lainnya salah satunya berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.
Realisasi belanja negara sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp17,43 Triliun, atau sebesar 45,37 persen dari pagu sebesar Rp38,42 Triliun yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,27 Triliun (45,71 persen dari pagu Rp9,35 Triliun) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp13,17 Triliun (45,26 persen dari pagu Rp29,09 Triliun).
“Khusus untuk belanja pegawai, realisasinya meningkat karena pada Bulan Juni ini adalah waktu pembayaran Gaji ke-13 kepada 35.056 penerima. Belanja barang meningkat dipengaruhi oleh kegiatan persiapan pelaksanaan pilkada. Untuk belanja modal masih belum tercapai target triwulan II 2024 sebesar 40 persen,” ucap Syafriadi.
Realisasi belanja modal baru mencapai Rp306,21 Miliar (25,29 persen). Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru tahap lelang dan baru selesai di periode Semester II 2024. Pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal supaya di periode Triwulan III 2024 dapat tercapai dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Sementara dalam rangka pemilu tahun 2024, dukungan anggaran pemilu hingga Juni 2024 telah terealisasi Rp482,98 Miliar atau 82,08 persen dari pagu. Anggaran pemilu ini direalisasikan melalui KPU, Bawaslu, dan 4 KL lainnya.
Untuk kinerja belanja, terdapat 10 K/L dengan persentase realisasi terbesar di Kalimantan Selatan terdiri dari Bawaslu, KPU, Kementerian Agama, BPK, Kementerian Pertahanan, BKKBN, Kepolisian, BPKP, Mahkamah Agung, dan BKN. Di sisi lain, Belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi baru mencapai 20,07 persen, sedangkan untuk kewenangan Tugas Pembantuan (TP) baru mencapai 4,95 persen.
“Atas capaian ini, satker DK/TP diharapkan dapat melakukan akselerasi belanja dengan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan,” tambahnya.
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp13,17 Triliun atau sebesar 45,26 persen. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 27,24 persen.
Rincian realisasi TKD tersebut terdiri dari , Realisasi DBH sebesar Rp6,29 Triliun (40,60 persen), Realisasi DAU sebesar Rp4,47 Triliun (52,51 persen), Realisasi DAK Fisik sebesar Rp109,44 Miliar (10,27 persen), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp1,21 Triliun (50,64 persen), Realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp76,12 Miliar (50,00 persen), Realisasi Dana Desa sebesar Rp1,00 Triliun (68,72 persen).
“Kinerja TKD tertinggi di bulan Juni 2024 ini adalah Kota Banjarmasin sebesar 50,90 persen. Adapun jenis TKD yang perlu diakselerasi kinerja penyaluran adalah DAK Fisik 2024 karena baru mencapai 10,27 persen dari pagu,” tandasnya. MC Kalsel/Rns
