Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Andiyudha mengungkapkan bahwa pemerintahan terbuka merupakan solusi menghadapi tantangan demografi dan digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan Arya pada pembukaan Seminar Nasional Urgensi Pemerintah Terbuka Menyongsong Indonesia Emas di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (10/6/2024).
Arya menyampaikan tata kelola pemerintahan dalam bentuk pemerintahan terbuka tentunya ada tantangan dalam bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang ada dalam pemerintahan terbuka tersebut.
“Prinsip kita di Komisi Informasi yang dilandasi oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yaitu bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas lalu kemudian melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban, sekaligus juga partisipasi melibatkan warga di setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan,” tuturnya.
Lebih jauh Dia menilai bahwa pemerintahan di Indonesia sudah mulai menharah pada sistem pemerintahan terbuka. Hal ini bisa dilihat dari hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat, dimana Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memperkuat keterbukaan informasi dengan skor nasional IKIP tahun 2021 – 2023 berada dalam kondisi sedang.
“Hasil IKIP ini memperlihatkan adanya peningkatan dalam pemberian akses informasi publik kepada masyarakat, meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi dan penegakan regulasi,” ungkapnya.
Seminar Nasional ini sendiri merupakan permulaan dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI Se-Indonesia Ke-15. Agenda Rakornas KI Ke-15 ini dilaksanakan dari tanggal 10 – 13 Juni 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain seminar, akan ada juga agenda Diskusi Publik, dan dilanjutkan juga dengan agenda utama Rapat Pleno KI Seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel sangat mengapresiasi atas kepercayaan KI Pusat untuk melaksanakan Rakornas ke-15 KI se Indoensia di Banua ini.
Hal ini sejalan dengan keinginan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di Kalsel
“Pelaksanan Rakonas KI ini juga sebagai media untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang keseriusan Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap keterbukaan informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah,” tuturnya.
Selain berdampak pada peningkatan indeks keterbukaan informasin publik, pelaksanaan Rakornas ini diharapkan juga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Banua.
“Dengan adanya Rakernas ini UMKM dan sektor pariwisata kita bergerak semua, semoga peserta Rakornas dari 38 provinsi di Indonesia betah berkunjung ke Kalsel,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
