Wujudkan Transportasi Nasional Andal, Gubernur Kalsel Apresiasi Agenda Mapping Badan Kebijakan Transportasi

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadiri Agenda Mapping Badan Kebijakan Transportasi dengan mengangkat tema Strategi Kebijakan Pengelolaan Sarana Transportasi Publik di Kalsel Guna Mewujudkan Transportasi Nasional yang Andal, Terjangkau Berkeadilan dan Berkelanjutan, Banjarmasin (20/3/2024).

Kepala Dishub Provinsi Kalsel, M Fitri Hernadi mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari perencanaan dalam keseluruhan proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan untuk menjaring isu aktual sektor transportasi di Provinsi Kalsel.

“Semoga rapat kerja ini dapat menghasilkan masukan, rekomendasi, dan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk memajukan sektor transportasi di Kalsel,” kata Fitri.

Fitri menyebutkan, pentingnya jasa transportasi sebagai kebutuhan pokok masyarakat telah meningkat, mengingat perannya dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi barang.

Disampaikan Fitri, simpul transportasi yang berada di Provinsi Kalsel antara lain Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, Terminal Tipe A Gambut Barakat dan Pelabuhan Trisakti. Disamping itu, terdapat pelabuhan penyeberangan sungai Banjar Raya yang merupakan pusat vital transportasi air untuk pergerakan penumpang dan barang yang dapat memfasilitasi perjalanan dan perdagangan antar wilayah.

“Beberapa sarana transportasi publik yang tersedia di Provinsi Kalsel yaitu Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula yang resmi beroperasi pada 14 Agustus 2019, Buy The Service (BTS) Trans Banjarbakula yang resmi dioperasikan pada 22 Desember 2021, serta Trans Banjarmasin (Bus Tayo) yang resmi dioperasikan pada 17 Februari 2020,” ujar Fitri.

Sehingga untuk menjaga keberlanjutan jasa transportasi, Fitri menyebut diperlukan konektivitas antarmoda yang bisa melayani masyarakat dalam beraktivitas.

“Seluruh stakeholders, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, perlu menyiapkan sumber daya manusia, sumber daya kapital, serta jaringan prasarana transportasi yang memadai untuk menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang. perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam merumuskan strategi kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” ucap Fitri.

Fitri berharap, dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, Kalsel dapat menjadi provinsi dengan infrastruktur transportasi yang modern dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. MC Kalsel/scw

Mungkin Anda Menyukai