Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan sanitasi secara merata, dari mulai titik-titik lokasi di perkotaan yang belum dikelola dengan baik hingga pelosok pedesaan yang masih mengalami keterbatasan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum, Angga Rinaldi Rizal saat membuka Lokakarya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi, Permukiman, Air Minum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 di Banjarmasin, Selasa (10/10/2023).
Angga mengatakan, melalui kegiatan lokakarya ini kita dapat duduk bersama guna mengevaluasi kinerja dan mencari inovasi, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sanitasi, pemukiman, air minum, perumahan dan kawasan permukiman.
“Permukiman yang layak dengan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, menjadi faktor pembangunan kesehatan suatu bangsa,” katanya.
Apalagi saat ini banyak risiko kesehatan yang muncul akibat lingkungan yang tidak layak dan ketiadaan air bersih. Salah satunya risiko stunting pada anak. Kondisi tersebut pada akhinyra menghambat perkembangan SDM yang berkualitas.
Disisi lain, Angga menyebut banyak upaya yang telah dilakukan untuk menangani kawasan permukiman yang tidak layak huni serta membangun akses sanitasi. Dari puluhan ribu RTLH yang terdata sejak 2015, sebagian diantaranya telah ditangani dengan menggunakan anggaran APBD maupun CSR.
“Upaya tersebut harus terus ditingkatkan, seiring dengan penguatan terhadap peran dan kinerja Pokja PKP. Kita evaluasi sejauh mana capaian-capaian terhadap pembangunan sanitasi dan permukiman di Kalsel,” terangnya.
Selain itu, sebagai ketua Pokja PKP, Ia menghimbau agar dapat menguatkan komitmen dalam mempercepat pembangunan sanitasi, pemukiman, air minum, perumahan dan kawasan pemukiman. serta meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, pihak swasta, komunitas, dan masyarakat, untuk mempermudah pemenuhan target-target pembangunan dan mengatasi kendala-kendala yang terjadi.
“Saya berharap, lewat forum ini, kita dapat memetakan strategi dan inovasi yang lebih terarah dan menguatkan peran strategis pokja PKP sehingga pada tahun 2030 dapat mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
