Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Tahun 2023 Kalsel yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banjarmasin.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyebutkan sinergitas ini sebagai proses penilaian, sebagaimana hasil Sakip Kalsel pada Tahun 2022 lalu memperoleh nilai A.
”Tahun kemarin Kalsel mendapat peringkat A untuk nilai Sakip pemprov, satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang mendapatkan nilai A, sehingga tahun ini dilakukan verifikasi lapangan, benar atau tidak sebagaimana dokumen yang disampaikan terkait kinerja,” kata Galuh Tantri Narindra, Senin (11/9/2023).
Hanya saja masih banyak catatan dari Kemenpan-RB, sehingga Pemprov Kalsel menyampaikan komitmen kepada tim dari Kemenpan-RB untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten kota se-Kalsel.
“Artinya provinsi boleh mendapatkan peringkat A tetapi kabupaten/kota juga harus didorong,” cetus Tantri.
Menurutnya pula, pada dasarnya Pemprov Kalsel sedang melakukan fasilitasi, mengundang kabupaten kota hanya saja hal ini dikembalikan respon dari masing-masing kabupaten kota, termasuk konsen terhadap kinerja pemerintah daerah.
Adapun lima daerah yang mendapat kesempatan untuk difasilitasi yakni Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Tengah (HST), dan Balangan, sedangkan terakhir yakni Tabalong dan ini dinilai langsung oleh tim Kemenpan RB ke lokasi, di Tanjung.
“Hari ini terpilih lima kabupaten kota yang sudah difasilitasi oleh Pemprov Kalsel kemudian juga merespon semua catatan tim evaluator, ekspektasi kami kabupaten kota yang berhadir ini untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi lapangan bisa mendapatkan nilai yang terbaik,” harapnya.
Dengan ini provinsi Kalsel memastikan akan berkomitmen sebagaimana kinerja yang ada di lingkup Pemprov Kalsel dan mendorong seluruh kabupaten/kota untuk bisa bekinerja.
“Sementara kabupaten/kota yang tidak merespon, ini akan dicarikan langkah atau pendekatan khusus yang harus ditempuh oleh Pemprov Kalsel,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
