Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Azhari menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di salah satu hotel di Banjarbaru.
“Kehadiran kita dalam Rakorda ini, mencerminkan suatu kesungguhan, tekad dan keseriusan kita, untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan, demi terwujudnya manajemen pengadaan barang/jasa yang lebih baik,” sebutnya, Selasa (9/8/2022).
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang cukup besar dalam menggunakan keuangan negara, baik dalam APBN maupun APBD.
“Hampir seluruh kegiatan pemerintah melibatkan pengadaan barang/jasa, sebagai upaya kita untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, meningkatkan pelayanan dan membangun sektor-sektor lainya,” lanjutnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah memiliki pejabat fungsional PBJ sebanyak 21 orang, dari jumlah kebutuhan sebanyak 30 orang, kematangan UKPBJ sudah level 3 proaktif dan indeks tata kelola pengadaan dengan nilai 90 predikat baik.
Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sudah jauh lebih baik, apalagi sudah didukung oleh sistem elektronik. Lalu, pengadaan sekarang ini lebih cepat, lebih transparan dan akuntabel, melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah mengaplikasikan e-katalog lokal berupa produk kain sasirangan. Sejak tahun 2021 yang lalu juga telah diluncurkan Bela Pengadaan, dan SPSE 4.4 yang mengharuskan penerapan aplikasi e-katalog. MC Kalsel/Fuz
