Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel terus mendorong peningkatan kompetensi SDM jasa konstruksi agar mampu berdaya saing dalam proyek pembangunan infrastruktur.
Pembinaan jasa konstruksi terdiri dari tiga pilar meliputi pengaturan pemberdayaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemprov, pusat dan daerah di wilayah kerja masing-masing sesuai kewenangannya.
“Kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah dalam Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) yang telah dicanangkan oleh kementrian PUPR dimulai sejak 2010 melalui berbagai pelatihan berdasarkan jabatan kerja yang berlaku secara nasional maupun internasional,” Plt Kepada Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Plt Kepala Bidang Bina Konstruksi, Azan Syariful Muaz saat membuka kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli bidang teknik sipil di Banjarbaru, Selasa (28/6/2022).
Berdasarkan data Dinas PUPR Kalsel untuk SKA Ahli Muda baru berjumlah 158 orang. Dilihat dari kuantitas kebutuhan pembangunan dan target pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam renstra 5 tahunan sebanyak 875 orang, dengan perhitungan per tahunnya, setidaknya harus berjumlah +175 orang yang harus disertifikasi.
“Sehingga untuk memenuhi target tersebut, maka dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mencapainya,” katanya.
Melalui pelatihan ini diharapkan agar seluruh peserta dapat menambah pengetahuan, keterampilan, baik terlibat dalam perencanaan dan perancangan sektor jasa konstruksi, sehingga dapat menyajikan produk pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
Sementara itu, ketua panitia penyelenggara, Suriansyah menambahkan kegiatan pelatihan ini diikuti 70 peserta dari asosiasi, konsultan kontraktor, Dinas PUPR kabupaten/kota dan dosen Fakultas ULM Teknik Sipil dan kegiatan diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 28-30 Juni 2022.
Menurutnya, tenaga ahli teknik sipil konstruksi memiliki tugas dan kewenangan yang sangat penting serta berpengaruh terhadap produktifitas pembangunan, baik kualitas (mutu) dan kuantitas pekerjaan.
“Sehingga efektifitas dalam mewujudkan pembangunan yang ekonomis dan efisien akan tercapai,” terangnya. MC Kalsel/tgh