Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita sudah berkomitmen terhadap pencegahan korupsi dengan membuat berbagai program, seperti pelayanan publik, perizinan, manajemen aset, dan sistem administrasi agar dapat mewujudkan pembangunan Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan (Maju),” kata Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, mewakili Gubernur Kalsel pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pencegahan Korupsi, di Banjarbaru, Rabu (15/6/2022).
Dikatakan Roy, rakor ini salah satu pengingat untuk pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, terkait optimalisasi pendapatan daerah yang menjadi perhatian serius dikarenakan berkurangnya dana dari pemerintah pusat.
“Selama ini bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel sudah memprioritaskan dua sektor, seperti pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah,” kata Roy.
Disampaikan Roy, pihaknya juga terus berupaya meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diberikan oleh KPK, agar sesuai target yang ingin dicapai.
“Peningkatan capaian MCP merupakan bentuk keseriusan kami dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, serta MCP ini penting bagi seluruh pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam pencegahan korupsi,” tambah Roy.
Roy pun mengingatkan, kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel agar dapat menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana korupsi.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah kepala SKPD beserta jajaran yang sudah melakukan upaya terhadap pencegahan korupsi di Kalsel. Hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar Kalsel bisa bebas dari korupsi,” kata Roy. MC Kalsel/Ar
