Menindaklanjuti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Penanganan PMK di Kalsel yang dihadiri tim gugus tugas penanganan PMK dan kepala dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
Kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi penanganan PMK di Kalsel untuk mengetahui permasalahannya sehingga dapat menetapkan langkah dan upaya pemecahan masalah PMK di Kalsel.
“Hingga saat ini penangangan PMK di Kalsel sangat baik, upaya kita selama ini membuahkan hasil yang menggembirakan dengan tingginya kasus hewan yang dapat disembuhkan,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Azhari, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Banjarbaru, Senin (13/6/2022).
Syaiful mengharapkan, dengan adanya gugus tugas ini, penanganan PMK dapat lebih masif dan Kalsel dapat segera bebas dari PMK.
Upaya lain yang dilakukan untuk pencegahann masuknya PMK ke wilayah Kalsel, ditambahkan Syaiful, yaitu berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota, Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin dan Polda Kalsel dalam hal pengawasan dan pemeriksaan hewan rentan PMK di peternak, pengepul hewan, pedagang hewan, pasar hewan, penampungan hewan dan rumah potong hewan.
“Diharapkan dengan rakor ini penanganan PMK di Kalsel dapat lebih efisien dan terkoordinir sehingga bisa ditetapkan langkah-langkah upaya mempercepat berkurangnya atau hilangnya kasus PMK di Kalsel,” ucap Syaiful.
Syaiful menyebutkan, telah dilakukan sosialisasi dan KIE diseluruh wilayah Kalsel secara langsung, melalui media cetak, media elektronik serta media sosial, dan surat edaran gubernur juga telah disampaikan ke bupati, baik itu terkait penanganan PMK, pengawasan lalu lintas hewan hingga terkait hewan kurban. MC Kalsel/scw
