Sebagai bentuk komitmen peningkatan kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Evaluasi Tahap Kedua Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2021, di Banjarbaru, Selasa (30/11/2021).
Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, mewakili Gubernur Kalsel mengatakan penguatan SAKIP dan reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus yang harus dibenahi.
“Tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Untuk itu, momentum ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi capaian kinerja yang telah berjalan, untuk menata sumber daya, serta memperbaiki kinerja ke depan,” kata Roy.
Upaya perbaikan, lanjut Roy, mendorong kesadaran penyusun dan pelaksana kebijakan daerah, untuk menjadikan akuntabilitas kinerja menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi Pemerintah Daerah.
“Sistem akuntabilitas kinerja menggambarkan ukuran dan indikator yang jelas, serta menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah. Raihan predikat A dalam penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak Tahun 2018, menjadi landasan bagi kita untuk terus maju,” ucap Roy.
Meskipun implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel sudah baik, Roy mengakui masih perlu penguatan serta percepatan di beberapa aspek, agar berdampak lebih baik bagi penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.
“Oleh sebab itu, peningkatan kualitas implementasi sakip harus berbanding lurus dengan upaya reformasi dan peningkatan kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah. Komitmen dan persepsi kita terhadap pentingnya peningkatan kualitas sakip harus sama,” kata Roy. MC Kalsel/Fuz
