Guna Membangun Kembali Bangsa Indonesia Dari COVID-19, BPK RI Luncurkan Buku Pendapat

Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Faried Fakhmansyah saat menghadiri peluncuran Buku Pendapat (Strategic Foresight) BPK RI secara Virtual, Banjarbaru, Kamis (21/10/2021). MC Kalsel/usu

Dalam rangka membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif masa depan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan peluncuran Buku Pendapat (Strategic Foresight) untuk membangun kembali Indonesia dari COVID-19.

Peluncuran ini dilaksanakan secara tatap muka dan virtual yang dihadiri langsung oleh Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Faried Fakhmansyah.

Faried Fakhmansyah mengungkapan peluncuran buku ini berisi skenario, peluang dan tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pasca bencana COVID-19.

“Jadi ada beberapa skenario yang telah dibuat, maka dari itu diminta untuk menghadapi resiko yang akan datang,” ucapnya, Banjabaru, Kamis (21/20/2021).

Skenario ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu Skenario 1 berlayar menaklukan samudera, dimana respon pemerintah terhadap kondisi kritis lebih efektif kemudian meredanya pandemi COVID-19 dengan. Skenario 2, mengarung di tengah badai, yang mana pemerintah melakukan reformasi besar-besaran untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional yang berpengaruh terhadap layanan cakupan kesehatan.

Skenario 3, tercerai berai terhempas lautan, dimana respon pemerintah yang kurang efektif dan pandemi semakin memburuk, dan yang terakhir Skenario 4, Kandas Terlantar Surutnya Pantai, yang ditandai dengan respon pemerintah kurang efektif tapi pandeminya mereda.

Faried mengatakan dari hasil skenario tersebut, terdapat 5 tema yang menurut pendapat BPK RI perlu diantisipasi oleh pemerintah.

“Diantaranya reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, kualitas sumber daya manusia. Itu semua kunci agar Bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan kedepan pasca pandemi COVID-19,” tegasnya.

Faried berharap dengan waktu yang ada, pembangunan di daerah tetap berjalan.

“Dan tentu saja ada kewenangan pemerintah Provinsi serta Pusat, seperti reformasi pajak itu berada di Pusat. Sedangkan reformasi kesehatan itu menyangkut dari kebijakan pemerintah serta tata kelola pemerintahan dan kualitas SDM. Nantinya kita akan bersinergi supaya pembangunan di daerah tercapai dan searah dengan pemerintah pusat,” pungkasnya MC Kalsel/usu

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Mungkin Anda Menyukai