Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melakukan koordinasi untuk mengoptimalkan pajak daerah.
Diikuti Kepala Samsat se-Kalsel, Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan pelayanan merupakan sebuah paradigma atau cara pandang dan komitmen dari suatu institusi untuk memenuhi kebutuhan serta harapan publik, yang selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan.
“Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek, antara lain kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, serta saran dan prasarana,” kata Roy, Banjarbaru, Kamis (30/9/2021).
Lebih lanjut, Roy menyebutkan bahwa koordinasi yang dilakukan merupakan menifestasi penyamaan persepsi dan komitmen terhadap upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi pendapatan daerah atau negara.
“Pertumbuhan penerimaan paham daerah tahun anggaran 2018 telah memberikan kontribusi terbesar pada kapasitas fiskal daerah yang tergambar dalam struktur penerimaan pendapatan asli daerah Pemprov yaitu 74,16 persen. Adapun komponen pendapatan pajak daerah kendaraan bermotor memberikan sumbangan sebesar 24,18 persen dan bea balik nama kendaraan bermotor 18,72 persen,” cap Roy.
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah tidak terlepas dari sinergisitas tiga unsur terkait pada layanan terpadu Samsat dan dukungan mitra kerja serta stakeholder.
“Pemprov Kalsel sendiri berharap jalinan kerja sama terus dibangun, diperkuat dan profesionalisme memenuhi tuntutan layanan yang semakin pesat dan modern linier dengan perkembangan teknologi informasi,” ujar Roy. MC Kalsel/Rns
