Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya meningkatkan kapasitas gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan rencana aksi daerah.
“Untuk mewujudkan (KLA) hal ini perlu dilakukan bimbingan teknis atau pelatihan, advokasi agar dapat memenuhi hak dan melindungi anak dan secara khusus,” ujar Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, Banjarbaru, Selasa (21/9/2021).
Peran dari Pemerintah Provinsi, lanjut Husnul, diperlukan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak.
“Mengingat program capaian dalam indikator KLA belum semua mendukung dalam indikator di klaster-klaster secara spesifik serta penanganan dan permasalahan kekerasan terhadap anak masih tinggi terjadi, sehingga diperlukan sinergi dari berbagai pihak yang terkait untuk mendapat perhatian lebih lanjut,” kata Husnul.
Husnul pun berharap agar kebijakan pengembangan KLA bisa semakin terarah, terencana, dan berkesinambungan sesuai sesuai target yang ingin dicapai.
“Agar gugus tugas KLA memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai Provinsi Layak Anak,” ujar Husnul. MC Kalsel/scw
