Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan meningkatkan kualitas dan efisiensi keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
“Perubahan APBD 2021 secara kebijakan diarahkan untuk menanggulangi dampak sosial dan kemiskinan melalui program penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan bantuan sosial,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kalsel, Syaiful Azhari mewakili Gubernur Kalsel pada rapat paripurna, di Banjarmasin, Senin (13/9/2021).
Dikatakan Syaiful, penambahan pagu anggaran di beberapa sektor ekonomi dan sosial, tentu akan sangat membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
“Dalam pemanfaatan penggunaan pagu anggaran menggunakan asas skala prioritas, efektif, memiliki efek yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap penanganan pandemi COVID-19,” ucap Syaiful.
Syaiful mengatakan, Pemerintah Provinsi akan mencermati dan mengawasi penggunaan APBD agar efektif dan efisien.
“Sehingga, dapat berlangsung terarah dan objektif khususnya dari peran DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran,” kata Syaiful. MC Kalsel/Ar
