Guna memajukan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Selatan menggelar temu koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) se-Kalsel, di Banjarbaru, Senin (12/4/2021).
Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, berharap koordinasi tersebut mampu mendudukan kembali arti penting pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menyamakan tekad, visi dan misi serta keterbukaan antara pemerintah pusat dan daerah, juga instansi vertikal lainnya.
“Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Menteri yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam tata kelola perikanan. Apalagi, Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tinggi sehingga harus dilindungi dari illegal fishing maupun destructive fishing,” ujar Rusdi.
Ditambahkan Rusdi, dinamika dan permasalahan pengelolaan perikanan saat ini semakin kompleks, bukan hanya penangkapan ikan ilegal, tetapi ada aktivitas penangkapan ikan destruktif dan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
“Bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan mengingat belum semua provinsi mampu melakukan operasi pengawasan karena keterbatasan sarana prasarana dan anggaran,” kata Rusdi.
Dengan tingginya kekayaan kelautan dan perikanan yang dimiliki Kalsel, Rusdi mengatakan pihaknya membutuhkan peningkatan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang selama terjadi terkait pengawasan, selain tentunya dukungan sarana dan prasarana.
“Harapan kami kedepannya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah lebih bisa ditingkatkan, bukan lagi hanya pemanfaatan aset ataupun hibah sarana dan prasarana, tetapi dapat diperluas, meliputi peningkatan SDM dan pelaksanaan operasi pengawasan bersama, mengingat KKP memiliki kekuatan dan sarana prasarana yang cukup lengkap dalam melakukan operasi pengawasan terlebih lagi sekarang sedang marak kegiatan destructive fishing berupa pengeboman ikan dan konflik antar nelayan,” kata Rusdi. MC Kalsel/Rns
