Diskominfo Kalsel Gelar Rakernis Pemantapan Urusan IKP dan APTIKA

Kepala Diskominfo Kalsel, GT Yanuar Noor Rifai memberikan sambutan pada Rakernis Diskominfo se-Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (3/3/2021). MC Kalsel/Jml

Dalam rangka memantapkan arah dan kebijakan pengembangan urusan informasi dan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Kalimantan Selatan tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) secara virtual, di Banjarbaru, Rabu (3/3/2021).

Diikuti Diskominfo dan Bappeda se-Kalsel, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Kepala Diskominfo Kalsel, GT Yanuar Noor Rifa’i memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi Diskominfo Kalsel dalam menjalankan sejumlah program.

Program yang dimaksud yakni penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), wilayah bebas blank spot, dan Satu Data Indonesia.

“Pada tahun 2020-2021 terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Diskominfo se-Kalsel dalam menjalankan tiga program di atas, di antaranya jumlah SDM yang terbatas, sarana prasarana yang kurang, tidak adanya dukungan dana dari luar APBD, kurangnya wewenang daerah, dan adanya pandemi COVID-19,” kata Rifai.

Atas sejumlah kendala yang dihadapi, Kementerian Kominfo, BSSN RI dan BPS RI memberikan sejumlah program yang bisa menjadi solusi.

“Berdasarkan paparan yang disampaikan dari Kementerian Kominfo dan BSSN RI ada beberapa program yang bisa diikuti Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait peningkatan SDM seperti pelatihan digitalisasi dan penguatan Computer Security Incedent Response (CSIRT). Selain itu BPS RI akan melakukan sinkronisasi program terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia,” tutur Rifai.

Sementara, terkait dengan percepatan transformasi digital di Kalsel, Rifai menjelaskan di tahun 2021 ini masih belum bisa dilakukan maksimal, karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan bencana banjir di Kalsel.

“Sebenarnya kita ada melaksanakan beberapa kegiatan, tetapi karena ada refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan bencana banjir, mungkin pelaksanaan percepatan transformasi digitali ini akan tergeser ke tahun depan. Kita juga berharap ada dana pusat yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan transformasi digital ini,” pungkas Rifai. MC Kalsel/Jml

Mungkin Anda Menyukai