Dinas Sosial Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Rapat tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani.
Dalam sambutannya, Siti Nuriyani mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis dan prioritas pembangunan nasional. Maka dalam hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah berpartisipasi dalam program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan meluncurlan program SLRT.
“SLRT adalah sebuah sistem untuk membantu mengidetifikasikan keperluan masyarakat miskin,” kata Nuriyani, Banjarmasin, Kamis (12/11/2020).
Menurutnya, saat ini Kalsel telah membentuk 6 SLRT, yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Batola, Kabupaten Banjar, Tabalong, dan Tanah Laut.
“Pada tahun 2021 akan menambahkan lagi 7 Kabupaten yang masuk dalam SLRT,” ungkapnya.
Selain itu, dalam hal penanganan masalah sosial harus dilakukan secara terpadu agar bisa mencapai sasaran yang diinginkan.
“Semua harus bersinergi seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinsos dan Bappeda. Maka kita tergabung untuk menangani hal-hal yang memang sangat diperlukan apalagi pada pandemi Covid-19 ini,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, presentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 4,38 persen. Angka tersebut menempatkan tingkat kemiskinan Kalsel menjadi yang terendah di regional Kalimantan.
“Mudah-mudahan sisa 7 kabupaten kota itu akan segera punya SLRT sendiri, jadi kita lengkap di 13 Kabupaten/Kota,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
