Sebanyak 41 Pegawai Negeri Sipil dilantik dan diambil sumpah/janji di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel di aula kantor setempat, Banjarmasin, Selasa (10/3/2020).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian BKKBN RI Djusni Meirida yang disaksikan langsung oleh Plt Kepala BKKBN Kalsel Ramlan dan pegawai BKKBN Kalsel.
Dalam sambutannya Djusni Meirida mengatakan kepada PNS yang baru dilantiknya agar dapat menambah motivasi dan terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. “Kami menunggu kontribusi saudara dalam menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) agar semakin terdengar gaungnya di masyarakat Indonesia khususnya wilayah Kalsel,” ujarnya.
Menurutnya para PNS yang baru dilantik ini merupakan generasi milenial yang penuh inovasi dan dapat memberikan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan, demi terwujudnya pelayanan prima di lingkungan BKKBN.
“Mari bangun kepercayaan masyarakat (public trust) yang positif. Rubah paradigma bahwa PNS itu melayani bukan dilayani. Jadilah PNS yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik, bangsa dan Negara,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Djusni mengatakan bahwa BKKBN telah melakukan rebranding logo baru dan cara kerja baru, lebih kepada merubah mindset sehingga kita harus mengedepankan nilai-nilai pengabdian, fokus kedepan dipertajam pada calon keluarga baru, calon pasangan hidup baru, memperdalam pemahaman tentang kependudukan.
Logo baru BKKBN tersebut tersusun dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan harmonis yang saling mengisi dengan warna biru yang elegan yang melambangkan kestabilan BKKBN dalam menjadi partner perencanaan keluarga dan masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan mengatakan untuk penyuluh KB yang baru dilantik ini akan ditempatkan di 13 Kabupaten/Kota. Masing-masing Kabupaten mendapatkan antara dua sampai tiga penyuluh KB
“Jadi rata-rata penyuluh ini membawahi antara lima sampai enam desa. Sementara idealnya dua atau tiga desa bagi satu penyuluh,” bebernya.
Oleh sebab itu, kekurangan ini sangatlah terasa sekali dalam hal pelaksanaan program banggakencana di Provinsi Kalsel. “Kami menyadari kekurangan ini dan berupaya untuk merekrut kader di lapangan yang akan bertugas nanti menjadi kader KB dalam membantu petugas penyuluh KB untuk koordinasi dilapangan bagai mana pelaksanaan program KKBPK yang akan digaungkan,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan SK Pelantikan oleh Kepala Biro Kepegawaian BKKBN RI dan disaksikan oleh Plt Kepala BKKBN Kalsel. MC Kalsel/tgh
