Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan mengajak petani karet bergabung atau membentuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Sebab, keberadaan UPPB berpotensi menaikkan kualitas dan harga jual karet yang mengacu kadar karet kering (K3).
“Untuk itu tahun 2020 akan menargetkan pembentukan 650 Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Karena banyak petani yang belum melakukan penyadapan sesuai prosedur. Target 650 sedangkan kami baru punya 113,” kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi usai kegiatan pertemuan temu usaha UPPB dan sosialisasi petugas kemitraan lingkup Disbunnak Kalsel 2020 di Kiram park, Kabupaten Banjar, Selasa (11/2/2020).
Oleh karena itu, lewat UPPB, petani dapat menjual harga karet lebih tinggi dengan kisaran hingga 10-11 ribu rupiah. Sedangkan, apabila menjual langsung ke tengkulak mereka hanya mendapat harga di bawah 5 ribu rupiah.
“Jadi kalau kita sering menerima keluhan harga karet murah itu adalah harga karet yang dijual petani langsung ke tengkulak,” bebernya.
Padahal kata Suparmi, sejauh ini harga kadar karet kering (K3) di Kalsel terbilang tinggi. Lewat UPPB, petani yang tergabung akan diberikan bantuan berupa pupuk, benih, perawatan dan gudang penyimpanan.
“Itu penentuan harga dari Sicom. Kita tinggal mengalikan K3 yang dihasilkan oleh bokar ditingkat petani maupun UPPB,” paparnya.
Disbunnak Kalsel akan berupaya untuk mencapai target 650 UPPB dalam jangka 5 tahun. Tak hanya peran pemerintah namun juga akan melibatkan kerjasama dengan beberapa perusahan besar dan swasta.
“Salah satunya untuk meringankan beban pemerintah lewat pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan sebesar 6 persen,” tutupnya. MC Kalsel/tgh
