Terkendala Anggaran, PUPR Kalsel Akan Lanjutkan Proyek Pelebaran Jalan Handil Bakti

Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Nursjamsi saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (24/1/2020). MC Kalsel/tgh

Pelebaran Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti tahun ini diprediksi tertunda. Padahal, Pemprov Kalsel sudah mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan yang terdampak. Nilainya sebesar Rp15 miliar melalui APBD Kalsel 2020.

Menurut Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Nursjamsi mengatakan dari kucuran dana Rp15 miliar itu dialokasikan ke segmen 3 yaitu dari Pawontelogi ke simpang empat pos polisi.

“Segmen itu menurut balai jalan ada 4 yaitu, segmen 1 setelah jembatan Kayutangi Ujung sampai jembatan terminal, segmen 2 sampai Pawontelogi, kemudian dari Pawontelogi ke simpang empat Marabahan segmen 3, segmen 4 belok kiri ke Barito sampai batas Kalteng,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (24/1/2020).

Kemudian pada rapat bulan November kemarin, Nursjamsi menjelaskan dinas PUPR Barito Kuala, Bappeda Batola, Balai jalan, Dinas PUPR Provinsi, Bappeda Provinsi telah sepakat jika kami menyiapkan fisiknya mereka menyelesaikan peta bidang, dokumen perencanaan pembebasan lahan, peta bidang yang di buat BPN, sampai appraisal (penilai harga properti).

Tetapi dipertengahan Januari kemarin kami rapat, ternyata informasi Batola mereka tidak menyiapkan yang disepakati pada rapat bulan November 2019 kemarin.

“Appraisal, dokumen perencana sama biaya untuk pengukuran tidak disiapkan mereka. kemudian kami menemui Plt Sekda Batola untuk mencari bagaimana jalan keluarnya. Mereka tidak bisa karena tidak ada biayanya. kalau mau dirubah saja yang Rp15 miliar itu masukan dalam pembiayaan dokumen tersebut sebagai perencanaannya,” ungkapnya.

Oleh karena itu kesepakatannya kami merubah anggaran kemudian disepakati sama tim anggaran. Kemungkinan akhir Maret pembebasan normal bisa clear pembebasan lahannya. Semoga tidak ada yang bermasalah.

Ruas jalan handil bakti. MC Kalsel/ist

Lanjut Ia mengungkapkan setelah disepakati keluar angka per meter, Provinsi menyiapkan anggaran pembebasannya. Waktu itu kami tayakan kira-kira untuk segmen 1 dan segmen 3. Karena waktu tahun lalu segmen 2 dikerjakan oleh Kabupaten Barito Kuala dan dibebaskan mereka.

“Kami diminta segmen 1 dan segmen 3, diperkirakan Bappeda dan Dinas PUPR Batola menghitung kasar Rp15 miliar,” terangnya.

Tetapi ternyata anggaran Rp15 miliar itu menurut appraisal yang mengerjakan segmen 2 digunakan Batola tahun 2019.

“Segmen 1 dan segmen 2 itu tidak akan selesai dengan anggaran Rp15 miliar. perlu dana tambahan lagi. Lalu kami berinisiatif kenapa tidak difokuskan ke segmen 3 saja, segmen 3 itu hanya disebelah kanan saja dari Banjarmasin sebelah kanan 9 meter dari bahu jalan ke kanan sampai pos polisi simpang empat dari Pawontelogonya,” jelasnya.

Kemungkinan Rp15 miliar cukup tapi kalau segmen 1 setelah jembatan Kayutangi ujung hanya lahan saja, belum bangunannya jadi tidak bisa selesai. Kami belum sepakat sama balai karena belum ketemu balai. kami berencana minggu depan.

Sementara itu kendala kami dianggaran sekarang belum bisa cair kami mau menggunakan untuk mematoki dulu, panggil pemilik tanahnya, kami diatas kertas sudah punya jadi segmen satu itu kiri kanan 9 meter kita patoki tanahnya.

“Kita patok sampai selesai semuanya kemudian kita susun dokumen perencanaanya dengan isinya harus sesuai tataruang, kemudian kita harus punya data pemilik, luasan lahan yang terkena kemudian apa saja diatasnya seperti rumah, luasnya berapa, kondisi rumahnya dan datanya macam-macam keluar keseluruhan setelah itu selesai kita bikin dokumen penetapan lokasinya oleh Gubernur yaitu lampirannya seperti itu sama dengan dokumen perencanaan baru appraisal masuk,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

 


 

Pemprov Kalsel Perlu
Pendapat Anda!


Terima kasih telah mengakses portal berita kami.
Kesediaan anda mengisi survei kepuasan
sangat membantu kami untuk mengevaluasi
penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) tahun 2022
demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.

 

 


Ya, Saya Bersedia

 

Tidak, terima kasih