Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel terus mensosialisasikan Advokasi Program KKBPK melalui Penguatan Integrasi Lintas Sektor Dalam Pengembangan Kampung KB, di Kampung KB Baiman Sungai Jingah Banjarmasin, Senin (18/11/2019).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan dan dihadiri oleh Sekretaris Utama BKKBN Pusat Nofrijal, Forkopimda Kota Banjarbaru, Camat, Lurah, dan masyarakat.
Menurut Ramlan, kegiatan ini digelar untuk meningkatkan capaian program KKBPK serta memperkuat integrasi lintas sektor dalam pengembangan Kampung KB khususnya di Kota Banjarmasin ke depan.
“Untuk hari ini kami mengundang lintas sektor beserta kader-kader di kampung KB sebagai mitra kerja dalam menggaungkan kembali program KKBPK, antara lain pentingnya KB, BKR, BKL serta UPPKS,” ujarnya.
Maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan secara nasional Kampung KB yang secara komprehensif dan terintegrasi dengan program pembangunan lintas sektor lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Lanjut Ramlan menerangkan Advokasi dan KIE Program KKBPK merupakan salah satu strategi yang efektif, karena selain untuk menyasar Iangsung kepada khalayak masyarakat, juga merupakan proses atau upaya dalam menggalang dukungan dari pemangku kepentingan dan penentu kebijakan dari semua sektor semua tingkatan wilayah, terutama di kabupaten dan kota.
“Idealnya, memang pegelolaan sosialisasi program KKBPK dilaksanakan secara bersama-sama antar sektor, mengingat isu program KKBPK yang bersifat multidimensional,” ungkapnya.
Oleh karena itu, sosialisasi Program KKBPK dilaksanakan dengan pendekatan kewilayahan didasari bahwa karakteristik sasaran dan program pada setiap wilayah tidak sama atau bersifat segmented.
“Perbedaan karakteristik tersebut memerlukan strategi, pendekatan dan taktik intervensi sosialisasi, advokasi dan KIE yang berbeda, baik isi pesan maupun media yang digunakan melalui sosialisasi, advokasi dan KIE, diharapkan Program KKBPK dapat lebih dikenali, dipahami dan diterima oleh masyarakat serta mampu meningkatkan komitmen/dukungan pemangku kepentingan dan penentu kebijakan disemua tingkatan wilayah,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN pusat, Nofrijal menerangkan kegiatan ini menjadi penguatan komitmen bersama dengan jajaran pemerintahan. Dari 15 ribu kampung KB di Indonesia, Kalsel termasuk salah satu provinsi yang tinggi jumlah persentasenya.
“Hal ini memperkuat kolaborasi karena persoalan kampung KB bukan hanya sekadar keluarga berencana tetapi persoalan kehidupan yang lebih sejahtera,” ujarnya kepada awak media.
Ada 6 hal permasalahan yang menjadi fokus utama yaitu mencegah kematian ibu hamil, menghilangkan kasus-kasus pernikahan usia anak dan yang tidak terencana, kasus stunting, kekerasan pada perempuan, kemiskinan, juga menghilangkan unmet need (kebutuhan yang tidak terpenuhi)
“Kita harus saling berkoordinasi dan mengintegrasikan program yang telah berjalan. Terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, peningkatan ekonomi, serta hal-hal yang berkaitan dengan perempuan,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
