Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalsel melaksanakan Bimbingan Teknis Pengarustamaan Gender (PUG) bagi Lembaga, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di Hotel Roditha Banjarmasin, Senin (21/10/2019).
Kepala Dinas PPPA Kalsel, Husnul Hatimah mengatakan masalah PUG meliputi semua sektor yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi serta lembaga, termasuk dari perguruan tinggi dan juga mahasiswa yang nantinya akan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah.
“Jadi PUG ini sebagai strategi pemerintah agar adanya kesetaraan, keadilan bagi laki-laki dan perempuan baik peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pembangunan nantinya,” ucapnya.
Husnul melanjutkan, berdasarkan data dan fakta, saat ini masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sehingga memerlukan peran semua pihak untuk menyeimbangkan peran keduanya.
“Oleh karena itu peran setiap lembaga, organisasi sesuai tugas pokok fungsinya mereka dapat mengimplementasikan bagaimana agar tidak ada diskriminasi apapun juga karena belum adanya keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan,” ungkapnya.
Selain itu Husnul menjelaskan, kesenjangan gender dari indeks pembagunan gender kalsel masih di bawah nasional yang artinya masih tertinggal. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya angka partisipasi sekolah bagi anak perempuan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, angka harapan hidup laki-laki yang lebih rendah serta beberapa permasalahan lainnya.
“Sebagai upaya untuk mengurangi hal tersebut sudah semestinya PUG menjadi benchmark dalam pelaksanaan pembangunan terutama di daerah,” tuturnya.
Oleh sebab itu lanjutnya, kinerja harus terus ditingkatkan, berbagai kebijakan terkait PUG harus sudah mulai mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama untuk anak dan masyarakat berkebutuhan khusus.
“Salah satunya adalah dengan penyediaan ruang publik terpadu ramah anak di 13 kabupaten/kota se-Kalsel dan berbagai sarana untuk ibu menyusui di beberapa perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel serta bagi masyarakat berkebutuhan khusus juga dibangun fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka baik area perkantoran maupun ruang publik,” terangnya.
Husnul berharap, Bimtek tersebut menjadi wadah untuk lebih membuka wawasan terkait bagaimana menjadikan PUG sebagai landasan dalam memecahkan berbagai ketimpangan dalam masyarakat untuk mewujudkan PUG di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Kepala Seksi Politik dan Hukum DPPPA Kalsel, Maimunah mengatakan kegiatan yang dihadiri 50 peserta tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi kepada lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha dan tokoh agama serta tokoh masyarakat terkait PUG. MC Kalsel/tgh
